Kehidupan dan Karier Awal
A. M. Semawi lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 1 Januari 1903. Ia lulus dari Algemeene Middelbare School di Yogyakarta pada tahun 1924 lalu melanjutkan studinya di Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) dan lulus pada tahun 1928. Ia menjadi satu dari hanya dua orang mahasiswa THS berkebangsaan Indonesia dalam angkatannya.
Setelah lulus dari THS pada tahun 1928, Semawi bekerja sebagai insinyur pengairan dalam dinas pemerintah Hindia Belanda.[1]
Ia menikah dengan C. E. Buijten pada tanggal 1 Januari 1934.
Karier Politik
Pada saat Perang Pasifik pecah, Semawi sempat diinternir oleh pasukan pendudukan Jepang.
Setelah selesainya perang pada tahun 1946, dibentuklah Dewan Sulawesi Selatan (Zuid-Celebes Raad) sebagai satuan pemerintah daerah pascaperang di Sulawesi Selatan. Pada bulan September 1946, Semawi yang pada saat itu sedang berkedudukan di Makassar diangkat oleh Dewan Sulawesi Selatan sebagai Kepala Urusan Teknis dalam Dewan Eksekutif Sulawesi Selatan.[2]
Negara Indonesia Timur
Pada tanggal 31 Mei 1947, Semawi dilantik sebagai Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam Kabinet Negara Indonesia Timur yang dipimpin oleh Nadjamuddin Daeng Malewa, menggantikan Elias Dumais Dengah. Ketika Nadjamuddin Daeng Malewa dipecat oleh kabinetnya pada tanggal 20 September 1947, Semawi juga sempat menjalankan tugas sebagai Menteri Perekonomian sampai terbentuknya kabinet baru pada tanggal 11 Oktober 1947. Dalam kabinet baru yang dipimpin oleh Semuel Jusof Warouw tersebut, Semawi mempertahankan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
Dalam jabatannya sebagai menteri dalam kabinet Negara Indonesia Timur, Semawi ikut dalam perundingan bersama Komisi Tiga Negara.
Pada tanggal 15 Desember 1947, Kabinet Warouw digantikan dengan Kabinet Ida Anak Agung Gde Agung. Dalam kabinet yang baru tersebut, Semawi digantikan oleh Patuan Doli Diapari sebagai Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum Negara Indonesia Timur.
Pemerintah Federal
Pada Januari 1948, Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook berencana mendirikan struktur gabungan negara federal di Indonesia sebagai pemerintah tandingan dari Republik Indonesia. Sebagai hasilnya, dibentuklah Dewan Federal Sementara (Voorlopige Federale Raad, dijuluki sebagai Dewan van Mook) yang diketuai oleh van Mook sendiri dan beranggotakan delapan orang. Semawi menjadi satu dari dua orang perwakilan Negara Indonesia Timur dalam dewan tersebut.[3]
Tujuan dari Dewan Federal Sementara adalah berdirinya suatu pemerintahan yang berbentuk federal di Indonesia yang dapat mengimbangi pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Sebagai hasilnya, pada tanggal 9 Maret 1948 dibentuklah Pemerintahan Sementara untuk Hiindia Belanda (Interim-regering voor Nederlands Oost-Indie), yang dipimpin oleh van Mook dan beranggotakan beberapa orang sekretaris negara yang bertindak selaku menteri. Dalam pemerintah tersebut, Semawi ditunjuk sebagai Sekretaris Negara Urusan Pengairan dan Rekonstruksi.[4]
Sebagai Sekretaris Negara, Semawi bekerja dalam penataan dan pembangunan kembali kota-kota yang hancur akibat perang, salah satunya proyek kota baru Kebayoran di selatan Jakarta.[5] Semawi bertugas mengawasi pembangunan daerah Kebayoran sebagai kota modern pertama yang dibangun di Indonesia.[6]
Pada April 1949, Semawi dianugerahkan tanda jasa Ksatria Orde van de Nederlandse Leeuw dari Ratu Juliana atas jasa-jasanya.
Setelah penyerahan kedaulatan atas Indonesia dengan Konferensi Meja Bundar, Semawi menyelesaikan tugasnya sebagai Sekretaris Negara. Ia diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Desember 1949.
Republik Indonesia
Setelah penyerahan kedaulatan, pada tahun 1950 Semawi diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, Tenaga, dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia, namun ia tidak lama memegang jabatan ini.
Pada tahun 1953, Semawi bekerja dalam upaya nasionalisasi perusahaan listrik milik Belanda di Indonesia sebagai Ketua Komisi Nasionalisasi. Setelah nasionalisasi, pada tahun 1957 Perusahaan Listrik Negara menunjuk Semawi sebagai Kepala PLN di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
