Krisis Politik

Dalam lima bulan kepemimpinannya di partai, De Croo mengancam Pemerintah Federal. Partainya, Open VLD, akan mundur dari pemerintah jika tidak ada solusi yang ditemukan untuk sengketa konstitusional dalam masalah pemungutan suara di Brussels-Halle-Vilvoorde. Setelah melewati tenggat waktu yang ditetapkan partai Open VLD yang dipimpinnya, partai tersebut mengumumkan untuk menarik dukungan dari pemerintahan. Perdana Menteri Yves Leterme saat itu telah mengumumkan pengunduran diri. Permintaan pengunduran diri tersebut dikabulkan oleh Raja Albert II pada 26 April 2010.^[8]

Pada pemilihan umum Senator tahun 2010, De Croo berhasil memperoleh lebih dari 301.000 suara. Ia merupakan calon Senator dengan suara terbanyak ketiga di daerah pemilihan yang menggunakan bahasa Belanda.^[4] Dia menjadi Senator hingga 22 Oktober 2012. Setelahnya, De Croo menjadi Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pensiun.^[9]

Bagian dari Pemerintahan Di Rupo

De Croo menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pensiun dalam Pemerintahan Di Rupo pada tanggal 22 Oktober 2012. Ia menggantikan menggantikan Van Quickenborne yang mengundurkan diri untuk menjadi wali kota Kortrijk.^[10][11] Pada bulan Desember tahun yang sama, Rutten terpilih sebagai ketua baru partai Open VLD.^[12]

Bagian dari Pemerintahan Michel I dan II

Setelah pemilihan federal Belgia tahun 2014 dan pembentukan Pemerintah Federal, De Croo dinyatakan tetap menjadi Wakil Perdana Menteri di Pemerintahan Michel I. Posisinya dalam pemerintahan berganti menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan, Agenda Digital, Telekomunikasi, dan Layanan Pos.^[13][14] Jabatan Menteri Pensiun yang De Croo tinggalkan diisi oleh Daniel Bacquelaine. Pemerintahan Michel I secara resmi aktif menjabat sejak 11 Oktober 2014.^[15]

Di antara kebijakan De Croo sewaktu menjabat Menteri Kerjasama Pembangunan, Belgia menjadi negara pertama yang menghentikan bantuan pembangunan resmi ke Burundi. Tindakan itu diambil setelah kerusuhan dengan kekerasan dimulai di negara Afrika tersebut pada tahun 2015.^[16] Pada tahun 2017, De Croo menjanjikan €25 juta (atau senilai $ 26,81 juta) hingga 2025 untuk memberantas penyakit tidur Afrika.^[17] Dia juga adalah salah satu pendiri gerakan She Decides. Gerakan yang menjadi reaksi terhadap reaktivasi Kebijakan Mexico City oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump .^[18]

Setelah beberapa ketidaksepakatan di dalam pemerintahannya terhadap Perjanjian Global PBB tentang Migrasi, partai N-VA meninggalkan koalisi. Dengan meninggalkan koalisi, partai N-VA menjadi pemerintahan minoritas yang dinamakan Michel II pada 9 Desember 2018.^[19] De Croo menjabat Menteri Keuangan menggantikan Johan Van Overtveldt.^[20]

Pada Desember 2018, De Croo naik ke atas panggung pada konser Global Citizen Festival Mandela 100 di Johannesburg, Afrika Selatan. Kegiatan tersebut adalah kampanye internasional #SheIsEqual terakhir yang bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan. Kampanye ini berhasil mengumpulkan komitmen pendanaan senilai €780 juta.^[21]

Bagian dari Pemerintahan Wilmès I dan II

Di bawah pemerintahan sementara Perdana Menteri Sophie Wilmès, ia mengawasi implementasi anggaran stimulus untuk menghadapi krisis COVID-19 dan anggaran untuk menyelamatkan Brussels Airlines.^[22] Pada pemilihan pimpinan partai Open VLD, De Croo terpilih menjadi wakil ketua bersama dengan Egbert Lachaert.^[23]

Perdana Menteri

Pada 23 September 2020, Alexander De Croo dan Paul Magnette (PS) ditunjuk oleh raja untuk membentuk pemerintahan.^[24] Pada 30 September 2020, De Croo diumumkan akan mengambil alih posisi Perdana Menteri Belgia, menggantikan Wilmès.^[25] Pemerintahannya dinilai sebagai pemerintahan Belgia yang paling berpihak pada perempuan yang pernah ada; karena setengah dari pejabat menteri adalah perempuan.^[26]

Organisasi Uni Eropa

• European Investment Bank (EIB), Anggota Ex-Officio Dewan Gubernur (sejak 2018) ^[29]
• Mekanisme Stabilitas Eropa, Anggota Dewan Gubernur (sejak 2018) ^[30]

Organisasi internasional

• Bank Pembangunan Afrika (AfDB), Anggota Ex-Officio Dewan Gubernur ^[31]
• Bank Pembangunan Asia (ADB), Anggota Ex-Officio Dewan Gubernur^[32]
• Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD), Anggota Ex-Officio Dewan Gubernur (sejak 2018) ^[33]

Organisasi nirlaba

• Forum Ekonomi Dunia (WEF), Anggota Kelompok Kebijakan Eropa (sejak 2017)^[34]