Akuntansi karbonPenggambaran akuntansi karbon menggunakan klasifikasi emisi Protokol Gas Rumah Kaca WRI ke dalam tiga kategori: Cakupan 1, 2, dan 3. Sumber hilir tambahan Cakupan 3 ditampilkan di situs web WRI.[1][2]
Akuntansi karbon (bahasa Inggris: carbon accounting) adalah proses akuntansi yang bertujuan untuk mengukur jumlah karbon dioksida setara yang akan dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari proses mekanisme fleksibel seperti yang ditentukan dalam Protokol Kyoto. Akuntasi karbon merupakan bagian integral dari akuntasi lingkungan yang memberikan laporan tentang emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan selama proses produksi, sehingga dapat melacak proyek atau tindakan untuk mengurangi emisi di sektor-sektor seperti kehutanan atau energi terbarukan. [3]
Alasan utama untuk akuntansi karbon adalah untuk mengatasi masalah tanggung jawab sosial atau memenuhi persyaratan hukum, di samping juga ada beberapa alasan lain seperti peringkat publik perusahaan, uji tuntas keuangan, dan potensi penghematan biaya. Metode ini dinilai dapat membantu investor lebih memahami risiko iklim dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Metode ini juga dinilai dapat membantu menurunkan emisi, sehingga tujuan emisi nol bersih pada perusahaan atau komunitas dapat tercapai. Hal inilah yang membuat banyak pemerintah di seluruh dunia mewajibkan berbagai bentuk pelaporan.[4] Untuk membeli dan menjual kredit karbon, pasar bergantung pada pengukuran emisi dan pengurangan emisi yang akurat, sehingga teknik ini dinilai dapat membantu memahami dampak produk dan layanan tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengkuantifikasi emisi gas rumah kaca (GRK) sepanjang siklusnya (jejak karbon).
Teknik ini dapat digunakan pada berbagai skala, mulai dari perusahaan, kota, hingga inventaris gas rumah kaca seluruh negara. Teknik ini membutuhkan pengukuran, perhitungan, dan estimasi. Berbagai standar dan pedoman dapat diterapkan, termasuk Protokol Gas Rumah Kaca dan ISO 14064. Standar dan pedoman ini biasanya mengelompokkan emisi ke dalam tiga kategori. Kategori Cakupan 1 mencakup emisi langsung dari fasilitas organisasi. Cakupan 2 mencakup emisi dari energi yang dibeli oleh organisasi. Cakupan 3 mencakup emisi tidak langsung lainnya, seperti emisi dari pemasok dan dari penggunaan produk organisasi.[5][6]
Terdapat sejumlah tantangan dalam membuat catatan emisi gas rumah kaca yang akurat. Misalnya, masalah tambahan dan masalah penghitungan ganda dapat memengaruhi kredibilitas skema kompensasi karbon. Pemeriksaan akurasi pada laporan akuntansi dari perusahaan dan proyek sangat penting. Organisasi seperti Climate Trace kini dapat memeriksa laporan terhadap emisi aktual melalui penggunaan citra satelit dan teknik kecerdasan buatan.[7]
Sejarah
Upaya awal untuk menciptakan metode akuntansi gas rumah kaca (GRK) sebagian besar dilakukan di tingkat nasional. Pada tahun 1995, program iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara maju untuk melaporkan emisi tahunan mereka dari enam jenis industri. Dua tahun kemudian, Protokol Kyoto mendefinisikan gas rumah kaca yang menjadi fokus metode akuntansi saat ini. Gas-gas tersebut adalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dinitrogen oksida, sulfur heksafluorida, nitrogen trifluorida, hidrofluorokarbon, dan perfluorokarbon. Tindakan ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya estimasi emisi GRK yang akurat.[8][9]
Pada tahun 1998, Institut Sumber Daya Dunia (WRI) dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) mulai bekerja untuk mengembangkan protokol untuk mendukung tujuan ini. Mereka menerbitkan versi pertama Protokol Gas Rumah Kaca pada bulan September 2001.[10] Protokol ini menetapkan "kerangka kerja komprehensif, global, dan terstandarisasi untuk mengukur dan mengelola emisi dari operasi sektor swasta dan publik, rantai nilai, produk, kota, dan kebijakan".[11] Protokol perusahaan membagi emisi suatu organisasi menjadi tiga kategori. Cakupan 1 mencakup emisi langsung dari fasilitas organisasi. Cakupan 2 mencakup emisi dari pembangkit listrik yang dibeli oleh organisasi. Cakupan 3 mencakup emisi tidak langsung lainnya.[12]
Inisiatif lain sejak saat itu telah membantu mempromosikan partisipasi perusahaan dan masyarakat dalam akuntansi karbon. Proyek Pengungkapan Karbon (CDP) dimulai di Inggris pada tahun 2002, dan sekarang menjadi kelompok multinasional, dengan ribuan perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon mereka.[13] Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi) dibentuk pada tahun 2015 sebagai kolaborasi antara CDP, WRI, Dana Dunia untuk Alam (WWF), dan United Nations Global Compact (UNGC). Tujuannya adalah untuk menetapkan penetapan target lingkungan berbasis sains sebagai praktik standar perusahaan.[14]
Sejak Persetujuan Paris 2015, telah terjadi peningkatan fokus pada standar untuk risiko keuangan dari emisi gas rumah kaca. Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD) dibentuk sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Paris. Kerangka kerja tersebut menetapkan rekomendasi mengenai jenis informasi yang harus diungkapkan perusahaan kepada investor, pemberi pinjaman, dan penanggung asuransi.[15] Baru-baru ini, pemerintah seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengembangkan peraturan yang mencakup persyaratan pengungkapan keuangan perusahaan dan penggunaan protokol akuntansi untuk memenuhinya.[16][17]
Partisipasi dalam akuntansi dan pelaporan gas rumah kaca telah meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020, 81% perusahaan S&P 500 melaporkan emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2.[18] Secara global, lebih dari 22.000 perusahaan mengungkapkan data ke CDP pada tahun 2022.[19]
Implementasi
Australia
Sistem Akuntasi Karbon Nasional (NCAS) mulai dikembangkan di Australia, yang bertujuan untuk menyediakan neraca yang dapat menunjukkan tingkat pencearan atmosfer yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan lahan, sehingga jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer dan jumlah karbon yang dapat ditangkap oleh pepohonan dapat dihitung.[3]
Tiongkok
Menurut Tiongkok, Duan Maosheng menyatakan bahwa penerapan Mekanisme Pembangunan Bersih/ Clean Development Mechanism (CDM) merupakan salah satu cara untuk mengurangi emisi, Meskipun begitu, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti efisiensi yang rendah, peningkatan registrasi, prosedur yang rumit, ketidakpastian harga, dan keterbatasan dalam penyediaan transfer teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efisiensi, kelayakan, transparansi, dan penerapan mekanisme sederhana, serta transfer teknologi dan komitmen mitigasi yang lebih besar.[3]
Selandia Baru
Menurut Selandia Baru, penerapan CDM tidak mampu merencanakan apa pun. Mekanisme ini dipandang sebagai pilihan dari sektor swasta yang sulit untuk dipahami dan pemerintah tidak memiliki kendali atasnya. Hal ini diperkuat oleh argumen bahwa mekanisme ini sebagai opsi dari sektor swasta yang tidak mudah diperkirakan serta memberikan tantangan yang signifikan dalam merencanakan langkah-langkah pengurangan emisi.[3]
Uni Eropa
Menurut Uni Eropa, penerapan CDM dapat melengkapi upaya domestik dalam mengurangi emisi gas rumah jaca, yang menekankan pentingnya menerapkan aturan sebelum mengambil keputusan tentang angka pengurangan emisi, karena pemahaman aturan merupakan langkah krusial dalam mencapai tujuan pengurangan emisi yang efektif. Uni Eropa meyakini bahwa mekanisme Implementasi Bersama/Joint Implementation (JI) dan CDM terus berlanjut setelah tahun 2012, dimana mekanisme ini dianggap penting bagi negara-negara yang memegang peran kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan transfer teknologi, serta memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pengurangan emisi.[3]
Bolivia
Menurut Bolivia, penanganan isu perubahan iklim sebenarnya diperlukan penguatan informasi dan analisis. Hal ini terkait dengan evaluasi mendalam dalam hal pengurangan emisi domsetik, serta penguatan kepemilikan informasi dan analisis tentang sejarah emisi serta distribusi ruang atmosfer secara adil.[3]
Etiopia
Etiopia menyoroti terkait CDM bahwa penting memahami secara komparatif manfaat yang dapat diperoleh oleh negara-negara yang melakukan kegiatan penghutanan dan reboisasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan di negara-negara tersebut.[3]
Afrika Selatan
Meskipun Afrika Selatan menyetujui tentang peningkatan CDM dan proyek distribusi regional yang setara, mereka menekankan bahwa CDM perlu dipahami secara rinci bagaimana mekanisme ini dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam mencapai tujuan pengurangan emisi secara global.[3]
