Karier
Seusai lulus dari OSVIA, Agus mengawali kariernya sebagai calon pejabat administrasi pribumi (CIBA) di kantor Wedana Bandung selama dua tahun (1917-1919). Selanjutnya, ia diangkat sebagai mantri polisi di Kantor Polisi Bandung dari tahun 1919 hingga 1922.[2]
Agus menjabat sebagai Asisten Wedana Pacet pada tahun 1922 dan mengemban jabatan tersebut hingga tahun 1926.[2] Sewaktu menjabat sebagai Asisten Wedana Pacet, ia diangkat sebagai Komisaris Organisasi Poerwa Tani pada bulan Desember 1923.[4] Berikutnya, ia mendapatkan promosi menjadi Asisten Wedana Kelas 1. Dari tahun 1927 hingga 1928, ia menjabat sebagai Asisten Wedana Cikembar dan Cisaat.[2] Pada tanggal 13 September 1930, ia menjadi Wakil Sekretaris Kabupaten Karawang yang berkedudukan di Purwakarta.[5] Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Anggota Dewan Kabupaten Sukabumi.[6]
Agus menjabat sebagai Wedana Cikalongwetan pada tanggal 24 November 1932.[7] Sewaktu menjabat sebagai wedana, ia pernah terpilih sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bandung pada bulan Agustus 1933.[8] Pada tanggal 6 Februari 1935, dia menjadi Wedana Ujungberung.[9] Saat menjabat sebagai Wedana Ujungberung, ia juga menjadi Anggota Dewan Kabupaten Bandung dan dianggap sebagai salah satu wedana terbaik di Priangan.[10][11] Dia ditunjuk sebagai Wedana Cibarusa pada tanggal 6 April 1937.[12] Sebagai Wedana Cibarusa, ia juga pernah terlibat dalam operasi pemberantasan bandit yang meneror warga dan juga menjadi anggota Dewan Kabupaten Bogor.[13][14] Dia juga menjabat sebagai Wedana Tasikmalaya pada tanggal 2 Agustus 1939.[15] Pada tanggal 21 November 1940, ia diangkat sebagai Patih Karawang.[16] Ia tetap menjabat sebagai Patih Karawang di setelah Jepang berkuasa.[2] Pada tahun 1943, ia mendapatkan pangkat Tihoo Santoo Gyooseikan.[17]
Bupati Tangerang
Pada tahun 1944, Agus menjabat sebagai Bupati Tangerang menggantikan Atik Soeardi.[18] Sebagai Bupati Tangerang, dia merasa bimbang untuk mengambil keputusan ketika mendengar berita proklamasi.[19] Merespon keputusannya, kekacauan muncul di Tangerang sehingga membuat kelompok pengikut Tan Malaka merencanakan aksi untuk melengserkan Agus dari jabatan Bupati Tangerang.[20]
Merespon kekacuan yang terjadi di Tangerang, Agus memerintahkan jawara-jawara Batuceper dan Rawa Bokor yang dipimpin oleh Haji Taung untuk menjaga rumahnya. Kebijakannya perekrutan para jawara untuk mengamankan rumahnya mendapatkan reaksi negatif dari tokoh terpandang Tangerang. Kemudian, salah satu tokoh Tangerang, Sumo Atmojo, mengadakan rapat pada tanggal 16 Oktober 1945 di rumahnya yang dihadiri oleh para tokoh terpengaruh Tangerang untuk membahas permsalahan perekrutan jawara oleh Agus dan mereka sepakat bahwa Bupati Tangerang harus diganti.
Akhirnya dua hari kemudian, Achmad Chaerun dengan massanya bergerak dari Curug menuju ke rumah Agus agar dia menandatangani surat pengunduran diri sebagai bupati. Namun setibanya di kediamannya, mereka tidak menemukan Agus dan Achmad Chaerun memutuskan untuk mengambil kekuasaan secara paksa sehingga Agus lengser dari jabatannya sebagai Bupati Tangerang.
Bupati Garut dan jabatan akhir
Recomba menunjuk Agus sebagai Bupati Garut pada tanggal 5 Desember 1947.[24] Dia baru menjabat sebagai Bupati Garut pada tahun 1948.[25] Pada bulan Maret 1948, ia sempat diisukan akan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal urusan Ekonomi Negara Pasundan.[26] Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Garut pada tanggal 31 Desember 1949 dan posisinya digantikan oleh Kartahudaya. Setelah itu, ia ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri Pasundan.[27]
Agus ditunjuk sebagai Ketua Departemen Tanah Partikelir Pemerintah Daerah Jawa Barat pada bulan Januari 1951.[28] Dia sempat menghadiri Rapat Penanam Jawa Barat pada tanggal 22 Oktober 1955 sebagai perwakilan dari gubernur dan residen.[29] Pada bulan Juli 1956, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai bupati ditempatkan di bawah wewenang Kantor Keresidenan Bandung karena pensiun dan dia digantikan oleh Chr. A. Lekatompessy.[30]
