Target Ambisius: Kemenkeu Bidik Penerimaan Pajak Rp 2.357 Triliun pada 2026
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia secara resmi menetapkan target yang sangat menantang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah membidik penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun, sebuah angka yang mencerminkan optimisme sekaligus beban berat di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Target ini menunjukkan kenaikan sekitar 13,5% dibandingkan dengan outlook realisasi tahun 2025.
Langkah berani ini bukan tanpa alasan. Dengan kebutuhan pendanaan untuk berbagai program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan hingga transformasi digital, pajak tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan negara. Namun, mampukah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merealisasikan angka fantastis ini tanpa memberikan tekanan berlebih pada daya beli masyarakat?
baca juga: Komitmen Indonesia pada Energi Terbarukan: “Full Gear Ahead” Menuju Net Zero Emission
Membedah Postur Pendapatan Negara 2026
Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa total pendapatan negara pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan. Jika dirinci, target tersebut terdiri dari:
- Penerimaan Pajak: Rp 2.357,7 triliun.
- Kepabeanan dan Cukai: Rp 334,3 triliun.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 455 triliun.
Satu hal yang menarik perhatian adalah penurunan target PNBP sebesar 4,7%. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktural di mana dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini dialokasikan langsung ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kondisi ini memaksa sektor pajak untuk bekerja ekstra keras guna menutup celah pendapatan yang hilang.
Strategi Utama: Modernisasi lewat Coretax System
Senjata utama pemerintah untuk mengejar target Rp 2.357 triliun adalah implementasi penuh Core Tax Administration System (CTAS) atau yang lebih dikenal dengan Coretax. Sistem ini bukan sekadar pembaruan aplikasi biasa, melainkan transformasi menyeluruh pada sistem inti administrasi perpajakan Indonesia.
Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, hingga pengawasan dan pemeriksaan. Dengan sistem yang lebih terautomasi, DJP berharap dapat menekan tingkat human error dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Keunggulan utama dari Coretax yang diharapkan menjadi pendongkrak penerimaan adalah:
- Layanan Prepopulated: Wajib pajak akan semakin dimudahkan dalam mengisi SPT karena data pemotongan pajak dari pihak ketiga sudah tersedia secara otomatis di sistem.
- Transparansi Data: Integrasi data yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga (K/L) memungkinkan DJP mendeteksi potensi pajak yang selama ini tersembunyi (shadow economy).
- Pengawasan Berbasis Risiko: Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih tertarget kepada wajib pajak yang memiliki profil risiko tinggi, sehingga lebih efisien dibandingkan metode pemeriksaan konvensional.
Fokus pada Ekonomi Digital dan Hilirisasi
Selain perbaikan administrasi, pemerintah juga membidik sektor-sektor ekonomi baru sebagai sumber pertumbuhan pajak. Ekonomi digital menjadi prioritas utama. Dengan pertumbuhan transaksi e-commerce, layanan streaming, dan periklanan digital yang pesat, Kemenkeu memperkuat pemungutan pajak atas transaksi elektronik, baik domestik maupun lintas negara.
Di sisi lain, kebijakan hilirisasi industri yang terus digenjot pemerintah mulai menunjukkan hasil pada sisi penerimaan. Transformasi dari ekspor bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi menciptakan rantai pasok baru yang meningkatkan potensi Pajak Penghasilan (PPh) badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari aktivitas manufaktur.
Tantangan dan Risiko di Tahun 2026
Meskipun target telah dipatok, jalan menuju Rp 2.357 triliun dipenuhi tantangan. Secara eksternal, ketidakpastian geopolitik global masih membayangi. Harga komoditas yang diperkirakan melandai dapat menekan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan perkebunan yang selama ini menjadi “penyelamat” saat terjadi commodity boom.
Secara internal, tantangan terbesar adalah memperluas basis pajak tanpa mematikan sektor usaha. Data menunjukkan bahwa dari puluhan juta pemilik NPWP, hanya sebagian kecil yang aktif melaporkan dan membayar pajak secara akurat. Dirjen Pajak bahkan menyoroti adanya gap sekitar 10 juta wajib pajak yang memiliki NPWP aktif namun belum patuh sepenuhnya. Strategi geo-tagging dan analisis data berbasis AI kini mulai dikerahkan untuk menyisir potensi di lapangan.
Menjaga Keseimbangan: Pajak dan Daya Beli
Satu pertanyaan besar yang muncul di benak publik adalah: apakah akan ada kenaikan tarif pajak baru? Menkeu telah memberikan sinyal bahwa pemerintah lebih memilih jalur reformasi internal dan optimalisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah ada, daripada menciptakan tarif baru yang drastis.
Pemerintah juga berkomitmen tetap memberikan insentif fiskal yang terukur. Insentif ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Tujuannya agar ekonomi tetap tumbuh di kisaran 5,1% hingga 5,3%, sehingga basis pajak pun akan membesar secara organik.
Optimisme Menuju Kemandirian Fiskal
Target Rp 2.357 triliun pada tahun 2026 adalah manifestasi dari keinginan Indonesia untuk mencapai kemandirian fiskal. Dengan rasio perpajakan (tax ratio) yang ditargetkan mencapai 10,47% terhadap PDB, Indonesia perlahan berusaha sejajar dengan negara-negara berkembang lainnya dalam hal efektivitas pengumpulan pendapatan negara.
Keberhasilan target ini akan sangat bergantung pada tiga pilar utama: keandalan teknologi (Coretax), integritas aparat pajak, dan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Jika integrasi data berjalan mulus dan kebocoran dapat ditekan, angka Rp 2.357 triliun bukan lagi sekadar mimpi ambisius, melainkan tonggak sejarah baru dalam ekonomi Indonesia.
penulis: ridho