Sesuai dengan adat keraton, sebelum menikah GKR Bendara harus menjalani upacara langkahan, dikarenakan ia mendahului kakaknya, GKR Hayu, untuk menikah.[4] Dalam upacara ini, calon pengantin wanita memohon izin dari kakaknya untuk mendahului menikah serta menyerahkan plangkah berupa setandan pisang sanggan disertai seperangkat baju dan perhiasan wanita untuk kakaknya. Upacara langkahan adalah bagian dari tradisi yang biasa dilakukan di beberapa kebudayaan di Indonesia bila seorang adik mendahului kakaknya dalam pernikahan.[5] Sebelum menikah, calon pengantin pria yang berasal dari luar keraton terlebih dahulu diwisuda menjadi abdi dalem (pegawai keraton). Calon pengantin pria, Achmad Ubaidillah, dianugerahi gelar Kanjeng Pangeran Haryo dengan nama Yudanegara. Penganugerahan gelar ini dilangsungkan dalam upacara wisuda yang dilakukan tiga bulan sebelum upacara pernikahan.[6] Sementara itu, calon istrinya juga telah menerima gelar dan nama baru yang sebelumnya Gusti Raden Ajeng Nurastuti Wijareni menjadi Gusti Kanjeng Ratu Bendara.
Kemudian calon pengantin pria mengawali rentetan acara pernikahan dengan upacara nyantri. Dalam upacara ini, pengantin pria dijemput dengan kereta kencana untuk memasuki tembok keraton, dan diperkenalkan dengan tata cara keraton. Selanjutnya kedua pengantin melalui upacara siraman di tempat yang berbeda (kasatriyan dan keputren). Upacara ini bermakna membersihkan diri dari kotoran lahir dan batin sebelum memasuki jenjang pernikahan.[7] Pada malam harinya, calon pengantin wanita menjalani upacara tantingan, yakni GKR Bendara ditanya (ditanting) langsung oleh ayahnya akan kesiapannya menikah. Upacara ini dilakukan karena pada keesokkan harinya, ayahnya sendiri yang akan menikahkan putrinya dengan pengantin pria tanpa kehadiran pengantin wanita.[8]
Pada keesokkan harinya, sesuai dengan adat yang berlaku di keraton, Sri Sultan sendiri yang menikahkan putrinya dengan KPH Yudanegara dalam upacara ijab kabul yang dilakukan di masjid dalam lingkungan keraton. Akad nikah menggunakan bahasa Jawa yang dilakukan antara ayah pengantin wanita dengan pengantin pria.[9] Setelah resmi menikah, barulah kedua pengantin dipertemukan dalam upacara panggih yang dilakukan di bangsal kencana.[10] Upacara ini dihadiri oleh tamu-tamu undangan penting termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono.[11] Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara serta duta besar perwakilan negara-negara sahabat.[12] Dalam upacara panggih, dilaksanakan tradisi pondongan yang hanya dilakukan di dalam lingkungan keraton. Tradisi pondongan ini hanya dilakukan jika pengantin wanita adalah putri raja. Dalam tradisi ini, pengantin pria memondong (mengangkat) istrinya yang dibantu salah seorang paman dari mempelai wanita (GBPH Suryodiningrat). Ini merupakan tradisi sebagai simbol meninggikan posisi seorang istri.
Setelah upacara panggih panggih, kedua mempelai kemudian dikenalkan kepada masyarakat melalui prosesi kirab. Sebagai putri bungsu, GKR Bendara tidak boleh menjalani kirab keliling benteng keraton. Sebagai gantinya kirab dilaksanakan dari Keraton Yogyakarta ke Kepatihan yang merupakan tempat acara resepsi pernikahan digelar.[13]
Pernikahan KPH Yudanegara dengan GKR Bendara dikaruniai seorang putri yang diberi nama Raden Ajeng Nisaka Irdina Yudonegoro. Putri pertama mereka ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2014.[14]
KPH Yudanegara adalah seorang pegawai negeri sipil yang saat ini dilantik sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Provinsi (Setprov) DIY.[15]
Jabatan dalam pemerintahan
2003–2003: Staf Biro Umum Departemen Dalam Negeri
2003–2004: Ajudan Gubernur Lampung
2004–2006: Protokol Menteri Dalam Negeri
2006–2007: Staff Direktorat Pejabat Negara Depdagri
2007–2009: Ajudan Sekretaris Wakil Presiden
2009–2011: Sekretaris Pimpinan pada Sub Bagian TUP Kediaman Resmi Wapres
2011–2019: Kasubbid Komunikasi Politik Bidang Media Cetak Sekretariat Wakil Presiden
2019–2022: Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Provinsi DIY
2022–Sekarang: Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Provinsi (Setprov) DIY.
Pendidikan dan latihan
2004: Diklat Bimbingan Teknis Keprotokolan Departemen Dalam Negeri
2005: Diklat Bimbingan Teknis Pengurusan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Aparatur di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
2006: Diklat Bimbingan Teknis Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah (TPPD) Direktorat Kesatuan Bangsa Departement Dalam Negeri
2009: Singapore Corporate Programme Protocol Advance Training
