Protes politik Peru 2022–2023
Bagian dari Krisis politik Peru 2017–sekarang
Atas ke bawah, kiri ke kanan: Pengunjuk rasa di Lima pada 12 Desember, demonstrasi di Huancayo pada 9 Desember, protes di luar tempat Castillo ditahan di la Prefectura
Tanggal	7 Desember 2022 – sekarang (1317 hari)
Lokasi	Peru
Sebab	Pemakzulan dan penangkapan Pedro Castillo setelah upaya kudeta sendiri
Tujuan	Pengunduran diri Presiden Dina Boluarte dan Pemerintah Peru Menyusun konstitusi baru Pembubaran Kongres Pembentukan majelis konstituante Pemilihan umum baru
Metode	Blokade Pemogokan buruh Kerusuhan Demonstrasi Pemberontakan
Status	Sedang berlangsung Keadaan darurat nasional diumumkan Kerugian ekonomi akibat terhentinya infrastruktur jalan dan industri Pengunduran diri dua menteri dari kabinet Boluarte setelah pembantaian Ayacucho Menteri pertahanan diangkat menjadi perdana menteri
Pihak terlibat
Pengunjuk rasa anti-pemerintah Daftar Majelis Nasional Rakyat Front Agraria dan Pedesaan Peru Berkas:Logo de la Federación Universitaria de San Marcos (2020).png Federasi Universitas San Marcos [es] AIDESEP ONAMIAP [es] Front Pengangkut dan Pengemudi Nasional Peru MOVADEF Serikat pertambangan Front Pertahanan Rakyat Ayacucho Federasi Departemen Pekerja Cusco (FDTC)[1] Federasi Revolusi Agraria Túpac Amaru Cusco (FARTAC)[1] Federasi Universitas Cusco (FUC)[1] SUTEP[1] Majelis Pemuda Daerah Cusco (Arejo)[1] CGTP[2] CUT[3] Didukung oleh: Peru Bebas Bersama untuk Peru[4] Peru Baru PCP[5] PHP[6] Demokrat Peru Bicentennial Peru[7] BMCN[8] Broad Front Tanah Air Merah[9] Etnokacerisme Bersatu untuk Peru[10] Pemerintah Peru Kongres Angkatan Bersenjata Polisi Nasional Didukung oleh: Fuerza Popular[11] Renewal Popular[11] Go on Country[12] Aliansi untuk Kemajuan[11] PPC[13] Penjaga Tanah Air Peru
Tokoh utama
Pedro Castillo Betssy Chávez[14] Guillermo Bermejo[14] Guido Bellido[14] Dina Boluarte Pedro Angulo (sampai 21 Desember) Alberto Otárola José Williams
Jumlah korban
Korban jiwa	28 warga sipil[15][16]
Cedera	600+[15][17]
Ditangkap	193[18]

Unjuk rasa politik Peru 2022–2023 adalah serangkaian demonstrasi yang diserukan oleh pendukung presiden Peru yang digulingkan, Pedro Castillo,^[19][20][21] yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dan masyarakat adat yang merasa mengalami pencabutan hak politik, khususnya di politik sayap kiri ke kiri jauh.^{[22][23][24][25]} Castillo digulingkan setelah pemecatannya oleh Kongres dan penangkapannya karena mengumumkan pembubaran Kongres, campur tangan aparatur negara dan pembentukan "pemerintahan darurat", yang dicirikan sebagai upaya kudeta sendiri. Di antara tuntutan utama para demonstran adalah pembubaran Kongres, pengunduran diri presiden saat ini Dina Boluarte, pemilihan umum baru, pembebasan Castillo, dan pembentukan majelis konstituante.^[23][26] Dilaporkan juga bahwa beberapa pengunjuk rasa telah menyatakan diri sebagai pemberontak.^[27][28][29]

Di beberapa tempat, pengunjuk rasa menunjukkan penolakan terhadap anggota kongres dari departemen yang mereka wakili karena mengizinkan mosi tidak percaya pada Castillo.^[30][31][32] Mereka juga menyebabkan penangguhan sebagian layanan melalui Panamericana Sur,^[33] serta penangguhan hampir semua pekerjaan sektor publik di region Apurímac.^[34]

Pada 12 Desember 2022, Presiden Boluarte menyatakan bahwa dia dan Kongres setuju untuk memindahkan pemilihan umum Peru berikutnya dari April 2026 ke April 2024,^[35] dan pada 14 Desember dia mengakui tanggal pemilihan Desember 2023 yang diusulkan oleh Castillo, setelah sebelumnya dia menggambarkan langkah tersebut ilegal.^[36] Namun, Kongres menolak pemilihan awal.^[37] Pada 21 Desember, Kongres mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan mengizinkan pemilihan untuk April 2024.^[38]

Pada 14 Desember, pemerintah Boluarte mengumumkan keadaan darurat nasional, menghapus beberapa perlindungan konstitusional dari warga negara, termasuk hak yang mencegah pasukan untuk tinggal di dalam rumah dan gedung pribadi, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan "kebebasan dan keamanan pribadi" selama 30 hari.^[39][40] Tanggapan pemerintah Boluarte dan otoritas Peru dikritik oleh organisasi hak asasi manusia non-pemerintah.^[36][41] Dimasukkannya Angkatan Bersenjata Peru oleh pemerintah dalam menanggapi unjuk rasa juga dikritik karena sejarah tentara yang membunuh pengunjuk rasa tanpa mendapat hukuman.^[15]

Referensi