Hukum Suksesi Istana, Era Buddhis 2467 (1924) (bahasa Thai:กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗code: th is deprecated ; RTGS: Kot Monthian Ban Wa Duai Kan Suep Ratchasantatiwong Phra Phutthasakkarat Song Phan Si Roi Hok Sip Chet) menentukan suksesi untuk TahtaKerajaan Thailand, di bawah pemerintahan Wangsa Chakri. Materi-materi suksesi sebelum akhir monarki absolut pada 1932 akan diteruskan, khususnya pada zaman Ayutthaya dari abad ke-14 sampai ke-18. Pada 1924, Raja Vajiravudh (Rama VI) berupaya untuk mengklarifikasi proses suksesi dengan mengawamkan Hukum Suksesi Istana. Hukum tersebut dikeluarkan dan diterapkan pada November 1924 sebagai bagian dari upaya mengeliminasi keraguan terakhir suksesi pada rezim monarki Thai dan secara sistematis menyelesaikan kontroversi-kontroversi sebelumnya. Pada 1932, setelah Siam menjadi monarki konstitusional, berbagai amendemen terkait suksesi dikeluarkan. Konstitusi Thailand 1997 menyatakan tentang hukum terkait suksesi, tetapi Konstitusi Sementasra 2006 tidak menyebutkan suksesi, meninggalkannya dari "praktik konstitusional". Konstitusi 2007 kembali menyinggung tentang Hukum Istana.
Catatan
Referensi
Aryan, Gothan (15 – 16 September 2004), Thai MonarchyDiarsipkan 2006-06-23 di Wayback Machine., International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Retrieved on 5 July 2006, presented in Kathmandu, Nepal
Grossman, Nicholas (EDT) and Faulder, Dominic (2011) King Bhumibol Adulyadej: A Life's Work: Thailand's Monarchy in Perspective. Editions Didier Millet (Succession: p.325–333).
