Sebelum Kemerdekaan

Sartono mulai aktif di pergerakan nasional sejak usia 16 tahun melalui organisasi Darmo Kondo. Menjelang Kongres Pemuda II tahun 1928, ia menjadi salah satu sponsor penting bersama Mr. Soenario.^[4]

Menjadi Menteri Kabinet Pertama RI

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno menunjuk Sartono sebagai Menteri Negara dalam kabinet pertama Indonesia. Namun, jabatan ini berakhir pada 14 November 1945 seiring transisi menuju kabinet parlementer di bawah Sjahrir.^[1]

Menjadi Ketua DPR

Sartono terpilih sebagai Ketua DPR RIS pada 22 Februari 1950 setelah unggul dalam pemungutan suara melawan Mohammad Yamin.^[2] Setelah kembali ke bentuk Negara Kesatuan RI, ia kembali terpilih sebagai Ketua DPRS pada 19 Agustus 1950. Di bawah kepemimpinannya, DPR melewati masa-masa kritis sistem parlementer yang kerap berganti kabinet.

Menjadi Pejabat Presiden

Sartono mengambil sumpah sebagai Pejabat Presiden pada 20 Desember 1957 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1957, menggantikan Soekarno yang berhalangan hadir (cuti kesehatan dan perjalanan luar negeri).^[5] Ia merupakan orang pertama yang menjabat posisi kepala negara dengan mandat melalui mekanisme pilihan rakyat/parlemen hasil Pemilu. Perannya sangat krusial dalam menghadapi pemberontakan PRRI dan persiapan kembalinya Indonesia ke UUD 1945.

Selama menjabat, Sartono melalui berbagai badai politik termasuk pemberontakan PRRI. Beliau juga meratakan jalan bagi diberlakukannya kembali UUD 1945 pada tahun 1959. Sartono hanya menjabat sampai tahun 1959 sebelum Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin.

Menjadi Wakil Ketua DPA

Pada 8 Maret 1962, Sartono dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menggantikan Roeslan Abdulgani. Ia terus menjabat hingga tahun 1966, termasuk dalam Kabinet Dwikora II yang dikenal sebagai "Kabinet Seratus Menteri".^[1] Meski berada di lingkaran kekuasaan, Sartono tetap kritis dengan mengusulkan perluasan hak-hak demokrasi dan pencabutan undang-undang darurat pada tahun 1962.