Pada tahun 1966, Pemerintah Singapura melembagakan kebijakan pendidikan dwibahasa, yang mewajibkan siswa Singapura untuk mempelajari bahasa Inggris dan "bahasa ibu yang ditunjuk" mereka. Bagi warga negara Singapura berkaum Tionghoa, bahasa yang ditunjuk adalah Mandarin, sejalan dengan kebijakan bahasa nasional yang diterapkan di Tiongkok Nasionalis maupun Tiongkok Komunis. Goh Report, sebuah penilaian sistem pendidikan Singapura oleh Goh Keng Swee, mengklaim bahwa kurang dari 40% jumlah penduduk siswa saat itu berhasil mencapai kemahiran terendah dalam dua bahasa.[1] Pemerintah kemudian menduga bahwa pembelajaran bahasa Mandarin di kalangan warga Tionghoa Singapura terhambat oleh penggunaan berbagai ragam bahasa Tionghoa di rumah. Ragam bahasa ini meliputi Hokkien, Tiochiu, Kanton, dan Hakka.[2][3] Sejak saat itu, Pemerintah Singapura telah mengambil sikap yang tidak mendukung terhadap ragam bahasa ini, dan justru memajukan penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa persatuan di kalangan Tionghoa Singapura.
Pembentukan
Pada tahun 1979, Perdana Menteri Lee Kuan Yew saat itu memutuskan untuk membentuk Komisi Memajukan Bahasa Mandarin sebagai organisasi yang berfokus sepenuhnya pada pemakaian bahasa Mandarin, dengan tujuan awal untuk menghilangkan semua ragam bahasa Mandarin lainnya di Singapura dalam dasawarsa berikutnya. Komisi tersebut resmi berganti nama menjadi Dewan Memajukan Bahasa Mandarin.
Rujukan
↑"'The Goh Report'". Diarsipkan dari asli tanggal 2 October 2013. Diakses tanggal 1 February 2014.
↑Bokhorst-Heng, W.D. (1998). "Unpacking the Nation", in Allison D. et al (ed.), Text in Education and Society, Singapore: Singapore University Press, pp. 202–204. ISBN978-9971-69-222-3.
