Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Inggris. (Desember 2025)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
Lihat versi terjemahan mesin dari artikel bahasa Inggris.
Terjemahan mesin Google adalah titik awal yang berguna untuk terjemahan, tapi penerjemah harus merevisi kesalahan yang diperlukan dan meyakinkan bahwa hasil terjemahan tersebut akurat, bukan hanya salin-tempel teks hasil terjemahan mesin ke dalam Wikipedia bahasa Indonesia.
Jangan menerjemahkan teks yang berkualitas rendah atau tidak dapat diandalkan. Jika memungkinkan, pastikan kebenaran teks dengan referensi yang diberikan dalam artikel bahasa asing.
Citra satelit pada Kepulauan Filipina, Maret 2002. Tutupan hutan dikenali dari warna hijau tua pada citra.Pembukaan lahan dan penambangan batu bara yang dilakukan di dataran rendah pegunungan Sierra Madre
Seperti di banyak negara Asia Tenggara lainnya, penebangan hutan di Filipina menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar. Sepanjang abad ke-20, tutupan hutan negara ini menyusut drastis dari sekitar 70 persen menjadi hanya 20 persen.[1]
Menurut pemetaan tutupan lahan tahun 2010 oleh National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA), total luas hutan Filipina tercatat 6.839.718 hektare atau sekitar 23 persen dari total luas wilayah negara yang mencapai 30 juta hektare. Penyebab utama deforestasi meliputi pertumbuhan penduduk yang cepat, pemberian izin penebangan tanpa pengawasan ketat terutama pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos, penebangan dan pertambangan ilegal, serta badai tropis. Semua faktor ini berkontribusi terhadap penurunan tajam ekosistem hutan dan meningkatnya kerentanan lingkungan di Filipina.[2]
Deforestasi di Filipina berdampak serius terhadap keanekaragaman hayati dan menimbulkan efek jangka panjang terhadap produktivitas pangan nasional.[3] Hilangnya tutupan hutan menyebabkan banjir, erosi tanah, korban jiwa, dan kerusakan properti di berbagai wilayah. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah Filipina meluncurkan berbagai program penghijauan dan rehabilitasi hutan, termasuk National Greening Program (NGP) yang bertujuan memperluas kembali area berhutan di seluruh negeri. Selain itu, sejumlah undang-undang konservasi diterapkan untuk melindungi hutan yang masih tersisa. Berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas adat, dan sektor swasta juga berperan aktif dalam melakukan penanaman pohon dan restorasi ekosistem di berbagai daerah, menjadikan gerakan pelestarian hutan sebagai tanggung jawab bersama lintas sektor.[4]
Sejarah
Deforestasi pada masa kolonial
Data mengenai kehutanan sebelum tahun 1946 sangat terbatas. Hal ini dilaporkan akibat kebakaran pada tahun 1897 serta Perang Dunia II yang masing-masing menghancurkan catatan pemerintahan Spanyol dan Amerika. Sekitar 90% wilayah Filipina, yang saat itu berpenduduk kurang dari satu juta jiwa, masih tertutup hutan pada abad ke-16, di awal masa penjajahan Spanyol. Namun pada awal masa penjajahan Amerika tahun 1903, luas hutan turun menjadi sekitar 70% seiring meningkatnya populasi hingga 7,6 juta jiwa. Setelah pendudukan Jepang dan berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1950, tutupan hutan kembali menyusut menjadi 50%, sementara jumlah penduduk naik menjadi 20 juta jiwa.[5]
Penggundulan hutan paling terlihat di wilayah Visayas, terutama di pulau Negros, Bohol, dan Cebu, di mana sebagian besar hutan sudah hilang. Pembukaan lahan pertanian terus berlangsung sepanjang abad ke-20.[6] Masyarakat adat seperti suku Yapayao dan Isneg, yang dahulu tinggal di wilayah Ilocos, perlahan terdesak ke daerah pegunungan yang jarang penduduk tetapi kaya sumber daya. Kondisi ini membuat mereka kemudian sering berkonflik dengan para pengembang, terutama pada masa darurat militer di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos.[7]
Referensi
↑"CIFOR-ICRAF". CIFOR-ICRAF (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-11-06.
Artikel ini tidak memiliki konten kategori. Bantulah dengan menambah kategori yang sesuai sehingga artikel ini terkategori dengan artikel lain yang sejenis.
