Di bawah bentuk pemerintahan dewan-pengelola, lembaga berkuasa terpilih (disebut dewan kota, komisi kota, atau dewan terpilih) bertanggung jawab atas fungsi legislatif munisipalitas seperti menetapkan kebijakan, mengesahkan peraturan daerah, menyuarakan anggaran, dan mengembangkan visi keseluruhan untuk kota, desa, atau county.[2] Lembaga terpilih menunjuk seorang pengelola (manajer) profesional untuk memantau operasi administratif, menerapkan kebijakannya, dan menyarankannya. Bila jabatan wali kota tersedia, tugasnya seremonial, dan ia sering ditunjuk dari dan merupakan pejabat lembaga berkuasa tersebut.[3]
Jabatan pengelola kota dapat dilihat sama dengan chief executive officer (CEO) perusahaan yang memberikan manajemen profesional kepada dewan direktur. Pemerintahan dewan-pengelola lebih mirip dengan korporasi umum.[4] Dalam suatu korporasi, dewan direktur menunjuk seorang CEO, membuat keputusan besar dan memegang kekuasaan representatif atas para pemegang saham. Dalam pemerintahan dewan-pengelola, dewan kota menunjuk seorang pengelola kota, membuat keputusan besar, dan memegang kekuasaan representatif atas para warga kota.
↑Svara, James H. (2008). Strengthening Local Government Leadership and Performance: Reexamining and Updating the Winter Commission Goals. Public Administration Review, December 2008, Special Issue, vol 68, pp S37-S49.