Pasal 160 Konstitusi Malaysia mendefinisikan berbagai istilah yang digunakan dalam Konstitusi Malaysia. Pasal ini memiliki dampak penting terhadap Islam di Malaysia dan masyarakat Melayu karena definisinya tentang orang Melayu berdasarkan klausul 2. Pasal ini mulai berlaku setelah 31 Agustus 1957 ("Hari Merdeka" atau "Hari Kemerdekaan") di Federasi Malaya (sekarang Semenanjung Malaysia), dan mulai berlaku di Singapura dan Malaysia Timur ketika keduanya bergabung dengan Malaya pada tahun 1963 untuk membentuk Malaysia. Meskipun pasal ini tidak lagi berlaku untuk Singapura sejak pemisahannya dari Malaysia pada tahun 1965, pasal ini memengaruhi status hukum warga Melayu Singapura ketika mereka memasuki Malaysia.

Definisi Melayu

Pasal tersebut mendefinisikan “Melayu” sebagai orang yang memeluk agama Islam, terbiasa berbicara dalam bahasa Melayu, dan mengikuti adat istiadat Melayu.^[1] Mereka juga haruslah orang yang

(a) lahir sebelum Hari Merdeka di Federasi atau di Singapura atau lahir dari orang tua yang salah satunya lahir di Federasi atau di Singapura, atau pada hari itu berdomisili di Federasi atau di Singapura; atau

(b) keturunan orang tersebut.

Akibatnya, warga negara Melayu yang pindah agama dari Islam tidak lagi dianggap Melayu menurut hukum. Oleh karena itu, hak istimewa bumiputra yang diberikan kepada orang Melayu berdasarkan Pasal 153 Konstitusi, Kebijakan Ekonomi Baru (NEP), dll. tidak berlaku lagi bagi mereka yang pindah agama tersebut. Mereka yang pindah agama ke agama lain telah menimbulkan sejumlah masalah hukum.^[2]

Demikian pula, warga negara Malaysia non-Melayu yang pindah agama ke Islam dapat mengklaim hak istimewa Bumiputra, asalkan ia memenuhi persyaratan lainnya.

Referensi