Partai Rakyat India Malaysia (bahasa Inggris:Malaysian Indian People's Partycode: en is deprecated , MIPP) adalah partai politik di Malaysia. Partai ini berideologi nasionalisme dan merepresentasikan etnis India Malaysia.[2] Sejak 2024, MIPP bergabung dengan Perikatan Nasional.[3][4] MIPP telah didaftarkan sebagai partai politik resmi oleh Pendaftar Pertumbuhan (RoS). Partai ini mengedepankan kepentingan hak asasi, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi etnis India Malaysia serta memainkan peran aktif dalam lingkungan politik Malaysia.[1]
PRIM belum pernah mengikuti pemilu sejak pendiriannya. Namun partai ini aktif menyuarakan aspirasi mereka melalui forum, memorandum, dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat serta blok oposisi.
Sejarah
Partai Rakyat India Malaysia didirikan pada 28 Mei 2018 oleh sekumpulan aktivis masyarakat India, bekas politikus, serta tokoh dari akar rumput yang tidak lagi memercayai upaya partai-partai India yang tradisional seperti Kongres India Malaysia, Partai Keadilan Rakyat dan Partai Aksi Demokrat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan etnis India. Partai ini didirikan dalam konteks meningkatkan kesadaran politik dari kalangan minoritas India yang merasa disisihkan dari perkembangan pembangunan nasional.
Pada Januari 2025, PRIM menegaskan hasrat mereka untuk mengikuti Perikatan Nasional untuk memerintah Pulau Pinang. Mereka berharap untuk melantik Ketua Menteri Pulau Pinang beretnis India yang pertama.[5] Untuk mewujudkannya, PRIM berencana untuk mengait suara pemilih dari etnis Melayu dan India yang mereka merasa menjadi penentu kunci untuk memenangkan pemilihan daerah, memandang bahwa etnis Tionghoa-Malaysia akan terus mendukung Partai Aksi Demokrat serta Pakatan Harapan yang memerintah.
Ideologi
Landasan utama PRIM adalah untuk memperjuangkan hak asasi, keadilan sosial, serta kemajuan ekonomi bagi komunitas India Malaysia.[1] Mereka menonjolkan diri mereka sebagai sebuah alternatif bagi partai tradisional yang mereka anggap gagal membawa perubahan pesat terhadap kedudukan sosio-ekonomi mereka sejak kemerdekaan.
Pemberdayaan masyarakat India melalui pendidikan, kewirausahaan, dan pelatihan vokasi.
Reformasi kebijakan publik untuk mengurangi diskriminasi sistemik terhadap minoritas.
Perlindungan hak-hak pekerja, terutama di sektor perkebunan dan manufaktur.
Perjuangan dalam isu-isu seperti kewarganegaraan, kemiskinan perkotaan, kepemilikan lahan, dan akses terhadap pendidikan berkualitas.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Mereka juga mendukung prinsip federasi, namun kerap mengkritik pelaksanaan secara praktiknya yang dikatakan sebagai tidak konsisten dengan semangat keseksamaan.
