Partai Bajak Laut Islandia didirikan pada tanggal 24 November 2012 oleh Birgitta Jónsdóttir dan beberapa aktivis internet, termasuk Smári McCarthy.[2][3][4][5] Partai ini berhasil mendapat huruf Þ dalam surat suara (menyerupai logo partai) untuk maju dalam pemilihan umum parlemen Islandia 2013. Pada Juli 2016, partai ini meminta huruf P untuk pemilihan ke depan.
Dalam pemilu ini, partai ini berhasil mendapat 5,1% suara, sehingga partai ini telah melewati ambang batas parlemen sebesar 5%.[2] Tiga anggota yang terpilih (Birgitta Jónsdóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson dan Jón Þór Ólafsson) adalah pendukung "politik bajak laut" pertama yang berhasil masuk ke parlemen di dunia.[6][7]
Dari April 2015 hingga April 2016, partai ini sering kali menduduki peringkat atas dalam survei pemilihan umum parlemen Islandia 2016, dengan dukungan yang hampir sama dengan gabungan persentase Partai Kemerdekaan dan Partai Progresif yang merupakan dua partai dalam koalisi pemerintahan.[8][9][10] Pada April 2016, terjadi demonstrasi besar di Islandia akibat keterlibatan Perdana Menteri dalam skandal Panama Papers.[11] Akibatnya, hasil survei pada April 2016 menunjukkan bahwa Partai Bajak Laut didukung 43% responden dan Partai Kemerdekaan oleh 21,6% responden.[12] Namun, dalam pemilu yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 2016, mereka hanya memenangkan 14,5% suara dan 10 kursi.[13]
Sudut pandang
Uni Eropa
Partai ini belum mengambil sikap terkait dengan keanggotaan Uni Eropa, namun mereka telah menyimpulkan bahwa:[14]
Islandia tidak boleh menjadi anggota Uni Eropa kecuali bila perjanjian keanggotaan telah disetujui oleh referendum
Apabila Islandia bergabung dengan Uni Eropa, negara ini sebaiknya menjadi satu daerah pilih dalam pemilu Parlemen Eropa
Apabila Islandia bergabung dengan Uni Eropa, bahasa Islandia akan menjadi salah satu bahasa resmi Uni Eropa
Apabila negosiasi keanggotaan Islandia terhambat, atau keanggotaan ditolak oleh salah satu pihak, perjanjian Kawasan Ekonomi Eropa perlu ditinjau untuk memastikan penentuan nasib sendiri Islandia.
Partai Bajak Laut juga ingin agar Direktif Penahanan Data (2006/24/EC – sudah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Eropa)[15] dan regulasi terkait dengan penegakan klaim yang tidak dipertentangkan (1869/2005/EC) tidak berlaku untuk Islandia.
↑Andrew Reitemeyer (25 November 2012). "Iceland has a Pirate Party". Reykjavik, Iceland: Pirate Times. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-11-29. Diakses tanggal 2 May 2013.
↑"Píratar halda stofnfund" (dalam bahasa Icelandic). Reykjavik, Iceland: Árvakur hf. 24 November 2012. Diakses tanggal 3 March 2013.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
↑"Evrópusambandið" (dalam bahasa Icelandic). Pirate Party Iceland. 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-19. Diakses tanggal 22 December 2013. Það er ekki hlutverk stjórnmálaflokka að taka afstöðu með eða á móti aðild en aftur á móti eiga þeir að vera undirbúnir undir hvora niðurstöðuna sem er.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
