Sebagai seorang akademikus, ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Airlangga pada tahun 2007. Tiga tahun setelahnya, ia diangkat menjadi ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dari 2010 hingga 2012. Pada tanggal 28 Februari 2015, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Biografi
Kehidupan awal dan keluarga
Muhammad Alhamid dan istrinya, Lubena Umar Alahaddad
Muhammad lahir di Makassar dari pasangan suami istri yang berasal dari keluarga Arab-Indonesia golongan Alawiyyin bernama Sayyid Alhamid dan Syarifah Aisyah Sadiq Alaydrus. Ia menikah dengan seorang syarifah bermarga Alhaddad bernama Lubena Umar Alahaddad. Dari pernikahannya dengan Lubena, ia dikarunia 5 orang anak bernama Fatimah Zahra, Jakfar Sodiq, Khadijah, Aisyah, dan Umar Muchdar.[1]
Pendidikan
Muhammad menyelesaikan sekolah dasarnya pada tahun 1984 di Makassar. Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 7 di kecamatan Ujung Tanah, Makassar dan lulus pada tahun 1987. Pada tahun 1990, ia lulus dari SMA Negeri 4 Makassar dan tahun berikutnya langsung melanjutkan pendidikan sarjananya ke Universitas Hasanuddin, ia lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) pada tahun 1994. Sedangkan gelar Magister Sains (M.Si) ia peroleh pada tahun 1999 di universitas yang sama.[1] Untuk program doktoral, ia selesaikan di Universitas Airlangga pada tahun 2007.[2]
Karier
Muhammad Alhamid ketika menjabat sebagai ketua Bawaslu RI.
Sebagai seorang akademikus, Muhammad memperoleh gelar sarjana dan magisternya di Universitas Hasanuddin, sedangkan gelar doktoral ia peroleh dari Universitas Airlangga pada tahun 2007.[2] Pada tahun 2008, ia diangkat menjadi sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sampai tahun 2010, baru pada tahun 2010–2012 ia diangkat menjadi ketua jurusan.[3] Pada tanggal 28 Februari 2015, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan menyampaikan pidato penerimaannya berjudul "Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegrasi melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum".[4] Pemberian anugerah Guru Besar tersebut diberikan langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Selain dihadiri oleh Wapres, dalam rapat senat tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain, Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulawesi Selatan, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta beberapa pimpinan dan anggota Bawaslu, KPU, dan DKPP.[5]
Selain menjadi pengajar berbagai mata kuliahan di Universitas Hasanuddin sejak 1997, Muhammad juga merupakan pengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Geografi Politik pada Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2008. Selain itu, sejak tahun 2010, ia juga menjadi pengajar mata kuliah Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Makassar.[1]
Pada 8 Januari 2020, Muhammad menjadi Pelaksana Tugas Ketua DKPP menggantikan Harjono yang sebelumnya telah dilantik Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.[10] Tiga bulan kemudian, ia terpilih menjadi Ketua DKPP definitif melalui sebuah rapat pleno yang digelar oleh seluruh anggota DKPP.[11]
Publikasi
Buku
Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat, diterbitkan oleh Rajawali Pers tahun 2018.
Jurnal
Mewujudkan Akuntabilitas Pemilu. Jurnal Demokrasi, diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
Menilik Kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2014. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, diterbitkan oleh Perludem tahun 2013.
Akuntabilitas Pengawasa Pemilu yang Berkualitas dan Beradab. Jurnal ADIL, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas YARSI tahun 2012.
Peran International of Court dalam Penyelesaan Sengketa Palestina-Israel. Jurnal Al-Fikr, diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2011.
Pembangunan Bangsa dan Pembentukan Negara. Jurnal Swara Politika, dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman tahun 2010.
Hegemoni politik Muhammadiyah dalam Sistem Politik Indonesia. Jurnal Sosial Politik, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo tahun 2009.
Peran Nahdatul Ulama dalam Perubahan Politik di Indonesia. Jurnal Sosial Politik, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo tahun 2009.
Politic and Rational Choise. Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial diterbitkan oleh Universitas Jember tahun 2008.
Sistem Administrasi Publik dan Pembangunan partisipatif di Sulawesi selatan. Jurnal Administrasi Publik, diterbitkan oleh Lembaga Administrasi NegaraMakassar tahun 2008.
Tesis dan disertasi
Uwa dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Kepemimpinan Uwa Dalam Proses Adopsi Inovasi Petani Rabbise (Melon) Pada Komunitas Tolotang Sulawesi Selatan, disertasi di Universitas Airlangga tahun 2007.
Analisis Tentang Faktor Penghambat Hak Inisiatif DPRD Sulawesi Selatan Periode 2004-2009, tesis di Universitas Hasanuddin tahun 1999.
Dimensi Politik Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, skripsi di Universitas Hasanuddin tahun 1994.
Penghargaan
Muhammad saat dianugerahi Bintang Penegak Demokrasi Utama.
"Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si". Website resmi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-02-01. Diakses tanggal 1 Februari 2019.
"Dari Makassar Ke Pengawas Pemilu". Website resmi Ikatan Alumni Universitas Airlangga. 30 November 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-02-01. Diakses tanggal 1 Februari 2019.
