Korupsi di Andorra bukanlah masalah yang meluas, namun tetap menjadi perhatian penting. Isu utama mencakup praktik korupsi yang berkaitan dengan regulasi keuangan dan sistem keuangan Andorra. Karena undang-undang kerahasiaan perbankan Andorra, negara ini menjadi tujuan menarik bagi dana gelap, penipuan, dan pencucian uang.

Sistem keuangan

Kasus korupsi di Andorra sebagian besar terkait dengan undang-undang kerahasiaan perbankan negara tersebut. Individu, perusahaan, dan organisasi yang melakukan kejahatan keuangan memanfaatkan bank-bank Andorra untuk menghindari pajak, menyembunyikan uang dari negara lain, dan menghindari hukum domestik.^[1] Pelaku swasta terbukti terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal, seperti pencucian uang hasil kejahatan dari operasi mafia internasional serta kekayaan haram individu dan kelompok kriminal. Hal ini terlihat dalam kasus jaringan kriminal yang terdiri dari mantan pejabat tinggi Venezuela yang pernah menjabat di bawah Presiden Hugo Chavez. Kelompok ini sedang diselidiki atas tuduhan pencurian lebih dari $2,2 miliar dana publik. Pada Mei 2023, Andorra membekukan lebih dari $55 juta yang diduga berasal dari suap yang dikumpulkan dan disimpan di negara itu oleh 21 anggota jaringan kriminal tersebut.^[2]

Organisasi kriminal

Keanggotaan Andorra dalam Uni Eropa tidak mengharuskan negara ini untuk mematuhi beberapa konvensi yang dapat membatasi praktik penipuan dan korupsi. Misalnya, Andorra tidak wajib bergabung dengan wilayah bea cukai Uni Eropa.^[3] Hal ini turut berkontribusi pada keberadaan kejahatan terorganisir di negara tersebut, seperti pencucian uang, penyelundupan, penipuan, dan kejahatan ekonomi. Namun, aktivitas semacam ini masih berskala terbatas, dan kelompok kriminal jarang menggunakan korupsi atau suap untuk memengaruhi pejabat sipil atau aparat penegak hukum.^[4]

Sistem peradilan

Sistem peradilan di Andorra umumnya dianggap independen dan bebas dari tekanan eksternal, termasuk dari pemerintah. Namun, terdapat seruan agar hakim dan magistrat lebih dilibatkan dalam proses pemilihan Dewan Kehakiman Tinggi Andorra, yang anggotanya dipilih oleh dua pangeran bersama, ketua parlemen, dan perdana menteri. Menurut Kelompok Negara Anti Korupsi (GRECO) dari Dewan Eropa, sistem ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena para pejabat tinggi tersebut cenderung memutuskan perkara yang menguntungkan tokoh politik yang menunjuk mereka.^[5][6]

Upaya antikorupsi

Saat ini, korupsi di Andorra tidak menjadi perhatian besar, berkat sejumlah inisiatif yang telah dijalankan. Salah satunya adalah reformasi sektor keuangan yang bertujuan memberantas penyalahgunaan sistem perbankan negara, terutama yang dapat mendukung korupsi domestik maupun lintas negara. Misalnya, pada tahun 2019, parlemen mengesahkan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.^[7]

Kemajuan ini juga dikonfirmasi oleh lembaga internasional seperti GRECO, yang menyatakan bahwa Andorra telah menunjukkan kemajuan dalam pencegahan korupsi, terutama sesuai dengan rekomendasinya. Namun, GRECO mencatat bahwa negara ini masih perlu melakukan reformasi di beberapa bidang penting, seperti pemeriksaan integritas terhadap pejabat yang diangkat serta regulasi terhadap personel dengan hubungan khusus. Kedua hal ini dianggap meningkatkan risiko terjadinya konflik kepentingan.^[4]

Referensi