Sejarah
Pada tahun 1945 di awal kemerdekaan, dibentuk lembaga departemen-departemen untuk menjalankan roda pemerintahan. Lembaga yang bertanggung jawab untuk sektor perdagangan dan pertanian bernama Departemen Kemakmuran, dengan Panji Surachman Cokroadisuryo sebagai Menteri Kemakmuran yang pertama.[5][6]
Di tahun 1949 pada pemerintahan Kabinet Hatta II. Sektor pertanian dipisah menjadi Departemen Persediaan Makanan Rakyat, kemudian sektor perdagangan tetap menjadi tanggung jawab Departemen Kemakmuran.[6] Pada tahun 1950, Departemen Kemakmuran berubah menjadi Departemen Perdagangan dan Perindustrian.[7]
Tahun 1953 pada Kabinet Ali Sastroamidjojo, departemen ini berubah menjadi Departemen Perekonomian.[8] Pada kabinet berikutnya (Kabinet Burhanuddin Harahap) di tahun 1955, nomenklatur departemen berubah menjadi Departemen Perdagangan.[9] Belum sampai setahun pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II kembali menjadi Departemen Perekonomian.[10] Pada Kabinet Djuanda di tahun 1957, nomenklatur departemen berubah kembali menjadi Departemen Perdagangan.[11]
Dari tahun 1965 hingga 1966 (Kabinet Dwikora I & Dwikora II), nomenklatur perdagangan dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri di bawah Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan perdagangan luar negeri di bawah Departemen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri.[12]
Pada Maret 1966, tugas dan fungsi perdagangan luar negeri kembali ke Departemen Perdagangan.[13] Pada Desember 1995, pada perombakan Kabinet Pembangunan VI, Presiden ke-2 Soeharto menggabungkan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian, menjadi Departemen Perdagangan dan Perindustrian.[14]
Pada Oktober 2004, pada pemerintahan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan kembali dipisah dengan masing-masing fungsinya. Pada November 2009, nomenklatur Departemen Perdagangan berubah menjadi Kementerian Perdagangan.[15][16]
.svg)
-1.svg)
.svg)
.jpg)
