Dewan Menteri Persatuan adalah organ eksekutif utama dari Pemerintah India, yang berperan untuk membantu dan memberi nasihat kepada Presiden India dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dewan ini dipimpin oleh Perdana Menteri India dan mencakup para pemimpin dari setiap kementerian dalam pemerintahan eksekutif. Saat ini, dewan berada di bawah kepemimpinan Narendra Modi dan memiliki 71 anggota. Dewan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada Lok Sabha.
Sebuah badan eksekutif yang lebih kecil yang disebut Kabinet Persatuan merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di India; kabinet ini merupakan bagian dari Dewan Menteri Persatuan yang terdiri dari para menteri yang memegang portofolio dan kementerian penting dalam pemerintahan. [Verifikasi gagal][verifikasi gagal]\
Peringkat
Terdapat lima kategori dalam Dewan Menteri seperti yang tercantum di bawah ini, berdasarkan urutan pangkat dari yang tertinggi hingga terendah.
Wakil Perdana Menteri (jika ada): Memimpin sebagai perdana menteri saat ia berhalangan hadir atau sebagai menteri kabinet paling senior.[1]
Menteri Kabinet: Seorang anggota kabinet persatuan; memimpin suatu kementerian .
Menteri Negara (Bertanggung jawab independen): Menteri muda yang tidak melapor kepada Menteri Kabinet.
Menteri Negara (MoS): Wakil Menteri yang melapor kepada Menteri Kabinet, biasanya ditugaskan dengan tanggung jawab khusus di kementerian tersebut.
Pengangkatan
Sesuai dengan Pasal 75, seorang menteri diangkat oleh Presiden atas nasihat dari Perdana Menteri, dan menjabat selama masih mendapat kepercayaan dari Presiden India. Sejak setidaknya pergantian milenium, bukti menunjukkan bahwa kinerja elektoral seorang anggota parlemen (MP) meningkatkan kemungkinan untuk diberikan jabatan menteri..[2]
Pemberhentian
Seorang menteri dapat diberhentikan dari jabatannya dalam keadaan berikut:
Meninggal dunia
Mengundurkan diri secara sukarela, atau akibat pengunduran diri atau wafatnya Perdana Menteri
Dipecat oleh Presiden karena tindakan menteri yang bertentangan dengan konstitusi sesuai dengan Pasal 75(2)
Atas perintah lembaga yudisial, jika menteri terbukti melanggar hukum
Kehilangan kelayakan sebagai anggota parlemen
Berdasarkan prinsip "Tanggung Jawab Kolektif" menurut Pasal 75, Perdana Menteri beserta seluruh Dewan Menteri wajib mengundurkan diri apabila Mosi Tidak Percaya disahkan oleh Majelis Rendah (Lok Sabha) dari Parlemen India
