Pendirian dan Perubahan Nama

Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang ketika itu koperasi masih tertinggal dibandingkan perusahaan milik negara dan swasta.^[6] Saat itu LJKK masih melayani penjaminan secara terbatas, yakni Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, dan Kredit Pengadaan Pupuk.^[7]

Dalam perkembangannya LJKK bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) untuk memperluas jangkauan pelayanan. Tidak hanya pada koperasi, tapi mencakup usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perubahan itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 1981,^[8] yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tahun 1985.^[9][7][10]

Pada tahun 2000, Perum PKK kembali bertransformasi menjadi Perum SPU (Sarana Pengembangan Usaha) melalui PP No. 95 Tahun 2000.^[11] Perubahan ini untuk mewujudkan kegiatan penjaminan yang mencakup kredit bank atau nonbank, penjaminan atas pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil, penjaminan atas pembelian barang secara angsuran, penjaminan atas transaksi kontrak jasa, penerbitan penjaminan dengan pola bagi hasil, bantuan manajemen dan konsultasi, penerbitan surety bond, dan kegiatan penjaminan lainnya.^[7][10]

Pada tahun 2008, dengan terbitnya PP No. 41 tahun 2008,^[12] Perum SPU kembali berubah nama menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan ini dilakukan karena tidak lagi memberikan penjaminan secara langsung kepada UMKM melalui pola bagi hasil, tapi fokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM.^[13][10] Selanjutnya, masih di tahun yang sama, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan,^[14] dan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit,^[15] yang memosisikan Perum Jamkrindo sebagai perusahaan yang wajib memiliki izin usaha sebagai perusahaan penjaminan kredit. Kemudian, melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-77/KM.10/2009 menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan kredit.^[10][6]

Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengubah badan hukum Perum Jamkrindo menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini ditetapkan melalui PP No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).^[16] Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi syarat masuk ke holding asuransi dan penjaminan, dan sebagai pertimbangan bisnis agar keputusan-keputusan strategis dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan saat masih berbentuk Perum.^[17][18]

Menjadi Anggota Holding Asuransi dan Penjaminan

Pada April 2020, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Bahana) sebagai induk usaha (holding) perasuransian dan penjaminan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembentukan holding ini melalui PP No. 20 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia,^[19] yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2020. Melalui landasan hukum ini, PT Jamkrindo resmi berada di bawah naungan Bahana.^[20]

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit Modal Kerja dan/atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable yang dijamin oleh perusahaan penjamin.^[21]

Penjaminan Program PEN

Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan Jamrindo untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonominan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.^[22] Debitur yang dapat dijamin adalah:

1. Nasabah mempunyai usaha yang terdampak Covid-19
2. Kategori usaha mikro, kecil dan menengah
3. Usaha perseorangan ataupun badan usaha
4. Memiliki performing loan (Kol 1 atau 2) per 29 Feb 2020 dan saat pengajuan kredit
5. tidak termasuk dalam DHN
6. Memiliki NIK
7. NPWP (Plafond > 50 juta)
8. Memiliki legalitas usaha
9. Memenuhi persyaratan pinjaman Penerima Jaminan
10. Memiliki lokasi usaha yang tetap di wilayah RI

Produk Produktif (Non KUR dan PEN)^[23]

1. ATMR
2. ATMR Capped Risk
3. Keagenan Kargo
4. KKPE
5. Konstruksi
6. Konstruksi Co-Guarantee
7. ARRUM
8. Mikro
9. Mikro BAV
10. Mikro Co-Guarantee
11. Mekaar Plus
12. Distribusi Barang
13. Pembiayaan Invoice
14. Subsidi Resi Gudang
15. Super Mikro
16. Atas Kekurangan Agunan
17. Business Banking
18. Penjaminan BPR
19. Umum

Produk KBG dan Suretyship^[24]

1. Custom Bond
2. KBG
3. KBG Co-Guarantee
4. Payment Bond
5. Surety Bond
6. Surety Bond Co-Guarantee

Produk Konsumtif^[25]

1. FLPP
2. OTO
3. KPR
4. Multiguna
5. Multiguna KKLK
6. KSM Mandiri
7. KTA
8. Briguna BRI
9. KPR MNC
10. Amanah Mikro
11. Mikro Multiguna

Layanan UMKM Layak

UMKM Layak adalah platform analisis kelayakan usaha UMKM untuk menjembatani pelaku UMKM mengikuti pelatihan seputar dunia usaha. Platform ini menghadirkan asesmen kondisi usaha dan fasilitasi akses pembiayaan, serta fitur pelatihan dan pendampingan UMKM yang berisi materi sharing UMKM, forum diskusi, dan informasi pelatihan usaha. Platoform ini juga menjadi jembatan antara UMKM yang memerlukan pembiayaan dengan lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan UMKM.^[26][27][28]