ENSIKLOPEDIA

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Intelijen India

Komunitas Intelijen India
Informasi lembaga
Lambang India
Bendera India
Wilayah hukum	Pemerintah India
Kantor pusat	Sekretariat Dewan Keamanan Nasional
Pegawai	Rahasia
Anggaran tahunan	Rahasia
Menteri	Narendra Modi, Perdana Menteri
Pejabat eksekutif	Ajit Doval, Penasihat Keamanan Nasional

Komunitas Intelijen India (Indian Intelligence Community/IIC) adalah jaringan berlapis yang kompleks dari badan intelijen dan kantor-kantor subordinatnya yang dirancang untuk melaksanakan penegakan hukum, kontraintelijen, intelijen luar negeri, keamanan dalam negeri, intelijen militer, intelijen keuangan, serta operasi rahasia guna melindungi kepentingan keamanan nasional Republik India. Pengawasan atas operasi intelijen di India didelegasikan kepada berbagai lembaga, masing-masing bertanggung jawab atas bidang tertentu dan menyampaikan informasi intelijen kepada kementerian terkait.

Referensi

Bacaan lebih lanjut

Military Intelligence in India: An Analysis Bhashyam Kasturi: The Indian Defence Review, 1997
Cryptography Technology and Policy Directions in the Context of NII Gulshan Rai, R.K.Dubash, and A.K.Chakravarti. Information Technology Group Dept. of Electronics Govt. of India December, 1997

Pranala luar

Cari tahu mengenai Indian intelligence agencies pada proyek-proyek Wikimedia lainnya:
	Definisi dan terjemahan dari Wiktionary
	Gambar dan media dari Commons
	Berita dari Wikinews
	Kutipan dari Wikiquote
	Teks sumber dari Wikisource
	Buku dari Wikibuku

Prosedur kriminal

Penyelidikan dan pengajuan tuduhan kejahatan

Penyelidikan kriminal
Perintah penahanan · Perintah pemeriksaan
Kemungkinan penyebab · Knock and announce
Exigent circumstance
Search and seizure · Penahanan
Hak untuk tak berbicara · Peringatan Miranda (AS)
Juri agung
Peradilan kriminal
Batas kadaluwarsa · Nolle prosequi
Bill of attainder · Hukum ex post facto
Yurisdiksi kriminal · Extradisi
Habeas corpus · Uang jaminan
Sistem inkuisisi · Adversarial system
Tuduhan dan pengakuan
Arraignment · Indictment
Pengakuan · Peremptory plea
Nolo contendere (AS) · Plea bargain
Penyelidikan sebelum vonis
Topik terkait hukum
Pembelaan
Hukum pidana · Bukti
Civil procedure
l b s

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal

l
b
s

Penegakan hukum di Asia

Negara
berdaulat

Asia Tenggara	Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Timor Leste² Vietnam
Asia Timur	Jepang Korea Selatan Korea Utara Mongolia Tiongkok Republik Tiongkok
Asia Selatan	Afganistan Bangladesh Bhutan India Maladewa Nepal Pakistan Sri Lanka
Asia Tengah	Kazakhstan³ Kirgizstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan
Asia Barat	Armenia¹ Azerbaijan¹ Bahrain Siprus¹ Georgia¹ Irak Iran Israel Yordania Kuwait Lebanon Oman Palestina Qatar Arab Saudi Suriah Turki³ Uni Emirat Arab Yaman
Lintas benua	Mesir³ Rusia³

Negara dengan
pengakuan terbatas

Abkhazia¹
Republik Artsakh¹
Ossetia Selatan¹
Siprus Utara¹
Republik Tiongkok

Dependensi dan
wilayah lain

Kepulauan Cocos (Keeling)
Hong Kong
Makau
Pulau Natal
Wilayah Samudra Hindia Britania

¹ Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. ² Terkadang dimasukkan ke Oseania. ³ Negara lintas benua.

l
b
s

Pengawasan massal di Asia

Negara
berdaulat

Asia Tenggara	Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Timor Leste² Vietnam
Asia Timur	Jepang Korea Selatan Korea Utara Mongolia Tiongkok Republik Tiongkok
Asia Selatan	Afganistan Bangladesh Bhutan India Maladewa Nepal Pakistan Sri Lanka
Asia Tengah	Kazakhstan³ Kirgizstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan
Asia Barat	Armenia¹ Azerbaijan¹ Bahrain Siprus¹ Georgia¹ Irak Iran Israel Yordania Kuwait Lebanon Oman Palestina Qatar Arab Saudi Suriah Turki³ Uni Emirat Arab Yaman
Lintas benua	Mesir³ Rusia³

Negara dengan
pengakuan terbatas

Abkhazia¹
Republik Artsakh¹
Ossetia Selatan¹
Siprus Utara¹
Republik Tiongkok

Dependensi dan
wilayah lain

Kepulauan Cocos (Keeling)
Hong Kong
Makau
Pulau Natal
Wilayah Samudra Hindia Britania

¹ Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. ² Terkadang dimasukkan ke Oseania. ³ Negara lintas benua.

Artikel bertopik India ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

l
b
s

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1