Politik dan pemerintahan of Hong Kong
Hukum Dasar Hak asasi manusia
Eksekutif Kepala Eksekutif Carrie Lam Kepala Sekretaris Matthew Cheung Sekretaris Keuangan Paul Chan Sekretaris untuk Kehakiman Teresa Cheng Dewan Eksekutif Konvenor: Bernard Chan Biro, departemen, dan lain-lain Dinas Sipil Hong Kong
Legislatif Dewan Legislatif Presiden: Andrew Leung
Yudikatif Pengadilan Banding Terakhir Hakim Ketua: Geoffrey Ma Pengadilan Tinggi
Distrik Dewan Distrik
Pemilihan umum Partai politik Hak pilih universal
Hubungan luar negeri
'Topik terkait Budaya Ekonomi Pendidikan Geografi Sejarah '
l b s

Hukum Dasar Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok adalah dokumen perundang-undangan Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Hukum nasional Republik Rakyat Tiongkok,^[1][2] Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok yang disahkan pada tanggal 4 April 1990 oleh Kongres Rakyat Nasional Ketujuh dan ditandatangani oleh Presiden Yang Shangkun.

Konstitusi mulai berlaku pada 1 Juli 1997, ketika kedaulatan atas Hong Kong diserahkan dari Britania Raya kepada Republik Rakyat Tiongkok; menggantikan konstitusi penjajahan Hong Kong yang terdiri dari surat paten dan petunjuk kerajaan.^[3]

Konstitusi tersebut disusun menurut Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania yang ditandatangani antara Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Britania Raya pada tanggal 19 Desember 1984. Konstitusi tersebut menetapkan kebijakan dasar dari Tiongkok mengenai Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Bersama dan mengikuti prinsip satu negara dua sistem, sosialisme yang dipraktikkan di Tiongkok daratan tidak akan diperluas ke Hong Kong. Sebaliknya, Hong Kong akan melanjutkan sistem kapitalis dan cara hidupnya selama 50 tahun setelah tahun 1997.^[4]

Konstitusi Hong Kong menetapkan sumber-sumber hukum, hubungan antara DAK Hong Kong dan pemerintah pusat, hak-hak dasar dan kebebasan warga Hong Kong, struktur dan fungsi dari cabang-cabang pemerintah daerah, dan menyediakan untuk perubahan dan interpretasi undang-Undang Dasar. Pengadilan Hong Kong diberi kekuatan untuk menguji tindakan eksekutif atau legislatif dan menyatakan mereka tidak sah jika mereka tidak konsisten dengan konstitusi.

Rujukan

Wikimedia Commons memiliki media mengenai The Basic Law of the HKSAR of the People's Republic of China.