Transparansi (transparency)

Menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan tanggap dalam memperoleh informasi tentang perusahaan sehingga seluruh pemangku kepentingan memahami kegiatan dan operasional perusahaan.

Akuntabilitas (accountability)

Menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran masing-masing individu perusahaan agar seluruh kegiatan dan fungsi perusahaan berjalan efektif dan efisien. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk operasi yang berkelanjutan.

Pertanggungjawaban (responsibility)

Berpegang pada prinsip tanggung jawab dengan bertanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan masing-masing, mematuhi peraturan yang berlaku dan menghindari transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga atau pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati.

Kemandirian (independency)

Artinya menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi khusus secara mandiri tanpa tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta prinsip dan nilai perusahaan.

Kewajaran (fairness)

Menerapkan prinsip kesetaraan, dengan memperhatikan hak-hak seluruh pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berpegang pada prinsip keadilan, menghormati hak setiap pemangku kepentingan dan pada saat yang sama mematuhi aturan dan peraturan perusahaan.

Faktor eksternal

1. Kemajuan teknologi yang pesat
2. Keadaan ekonomi dan politik yang memengaruhi daya beli masyarakat
3. Kerjasama pihak perbankan dan lembaga keuangan yang digunakan BUMN untuk menjalankan bisnis
4. Peraturan dan hukum yang berlaku terkait dengan perbankan dan lembaga keuangan.

Faktor Internal

1. Visi, misi dan strategi perusahaan
2. Budaya perusahaan
3. Peraturan perusahaan
4. Manajeman berbasis risiko
5. Audit yang efektif (internal dan eksternal audit)

Pendanaan Kemanusiaan Internasional

Tata kelola pemerintahan yang baik mendefinisikan sebuah cita-cita yang sulit dicapai secara penuh, meskipun itu adalah sesuatu yang dianggap perlu didukung oleh para pendukung pembangunan.^[5] Donor-donor besar dan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, mendasarkan bantuan dan pinjaman mereka pada syarat bahwa resipien melakukan reformasi yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.^[6] Beberapa donor bilateral, seperti Millennium Challenge Corporation milik Pemerintah Amerika Serikat mengharuskan negara-negara untuk memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik tertentu sebelum menerima bantuan.^[7][8][9] Kondisi-kondisi ini disebabkan oleh hubungan erat antara tata kelola pemerintahan yang buruk dan korupsi, hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik dan efektivitas bantuan,^[10][11] dan hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik dan pengurangan kemiskinan.^[12][8]

Demokratisasi

Karena konsep-konsep seperti masyarakat sipil, desentralisasi, pengelolaan konflik secara damai, dan akuntabilitas sering digunakan ketika mendefinisikan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, definisi tata kelola pemerintahan yang baik mendorong banyak gagasan yang sangat selaras dengan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Kemudian hal tersebut menajadikan penekanan pada tata kelola pemerintahan yang baik terkadang dapat disamakan dengan upaya mempromosikan pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi, tinjauan pustaka tahun 2011 yang menganalisis hubungan antara demokrasi dan pembangunan oleh Alina Rocha Menocal dari Overseas Development Institute menekankan ketidakkonklusifan bukti mengenai hubungan ini.^[13]