Suatu gagal bayar nasional adalah kegagalan atau penolakan pemerintah sebuah negara berdaulat untuk membayar penuh utang-utangnya. Penolakan ini bisa disertai deklarasi formal pemerintah untuk tidak membayar (repudiasi) atau hanya membayar sebagian utang-utangnya (penerimaan jatuh tempo), atau penghapusan pembayaran jatuh tempo secara de facto (nama lainnya adalah insolvensi nasional jika total aset kurang dari total utang).
Jika pemberi pinjaman atau pembeli obligasi berpotensial mulai menduga bahwa pemerintah akan gagal membayar utangnya, mereka akan meminta suku bunga tinggi sebagai kompensasi risiko gagal bayar. Peningkatan dramatis suku bunga yang dihadapi pemerintah karena kekhawatiran bahwa suku bunga tersebut akan gagal meningkatkan nilai utangnya sering disebut sebagai krisis utang nasional. Pemerintah mungkin saja rawan terkena krisis utang nasional jika mereka bergantung pada pendanaan melalui obligasi jangka pendek, karena hal ini menciptakan situasi ketidaksamaan kedewasaan antara pendanaan obligasi jangka pendek dan nilai aset jangka panjang dari nilai dasar pajak mereka.
Suatu pemerintahan juga rawan terkena krisis karena ketidaksamaan mata uang jika mereka tidak mampu mengeluarkan obligasi menggunakan mata uangnya sendiri, karena penurunan nilai mata uang mereka menjadikan pemerintah merasa terlalu mahal untuk membayar obligasi mereka yang berdenominasi asing (lihat dosa asli).[1]
Karena sebuah pemerintahan berdaulat, sesuai definisinya, mengontrol urusannya sendiri, mereka tidak bisa diwajibkan untuk membayar utang-utangnya.[2] Akibatnya, pemerintah akan menghadapi tekanan besar dari negara-negara pemberi pinjaman. Dalam kasus yang paling ekstrem, seorang negara kreditur menyatakan perang kepada negara pengutang karena gagal membayar utangnya untuk memberlakukan hak-hak kreditur. Misalnya, Britania sering menjajah negara yang gagal membayar utang luar negerinya dengan menjajah Mesir tahun 1882 dan Istanbul setelah gagal bayar Turki tahun 1876.[3] Contoh lainnya adalah "diplomasi kapal senjata" Amerika Serikat di venezuela pada pertengahan 1890-an dan pendudukan Amerika Serikat di Haiti yang dimulai tahun 1915.[3] Suatu pemerintahan yang gagal bayar juga bisa dilarang untuk meminjam lagi dan sejumlah asetnya di luar negeri bisa disita (contohnya, tambang tembaga Chili disita oleh perusahaan-perusahaan A.S. pada tahun 1977);[3] dan bisa menghadapi tekanan politik dari pemegang obligasinya sendiri di dalam negeri untuk membayar utang-utangnya. Karena itu, pemerintah jarang gagal bayar pada nilai keseluruhan utang mereka. Malahan mereka sering mengadakan negosiasi dengan para pemegang obligasinya untuk menyetujui penundaan atau pengurangan sebagian pembayaran utang mereka, yang sering disebut sebagai restrukturisasi utang atau 'pemangkasan'.
Sejumlah ekonom berpendapat bahwa, jika terjadi krisis insolvensi akut, disarankan bagi para regulator dan pemberi pinjaman multilateral untuk merancang secara beraturan restrukturisasi utang publik suatu negara yang juga disebut "gagal bayar beraturan" atau "gagal bayar terkontrol".[4][5] Pada kasus Yunani, para pakar tersebut umumnya percaya bahwa penundaan perancangan gagal bayar beraturan akan sangat memengaruhi seluruh Eropa.[6]
