Sebanyak lebih dari 100 amendemen yang telah diajukan kedalam Konstitusi Amerika Serikat dalam setiap sesi Kongres. Dari 1787 sampai 3 Januari 2019, sebanyak 11,770 usulan yang diajukan sebagai amendemen konstitusi.[1] Secara kolektif, anggota DPR dan Senat pada umumnya mengajukan sebanyak 200 proposal setiap masa sesi Kongres.[2] Namun sebagian besar tidak pernah keluar dari komite Kongres tempat usulan tersebut diajukan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar menerima dukungan yang cukup untuk mendapatkan persetujuan Kongres untuk menjalani proses ratifikasi konstitusi. Beberapa usulan amendemen diajukan berulang kali di berbagai sesi Kongres. Hal ini juga biasa terjadi jika sejumlah resolusi serupa ditawarkan pada isu-isu yang mendapat dukungan luas dari masyarakat dan kongres.
Sejak 1789, Kongres telah mengirimkan 33 amendemen konstitusi ke negara bagian untuk diratifikasi. Dari jumlah tersebut, 27 di antaranya telah diratifikasi. Para perumus Konstitusi, yang mengakui perbedaan antara peraturan perundang-undangan biasa dan peraturan perundang-undangan, bermaksud agar Konstitusi sulit diubah; tetapi tidak terlalu sulit untuk menjadikannya instrumen pemerintah yang tidak fleksibel, seperti yang telah terbukti dalam mekanisme amendemen Pasal-Pasal Konfederasi, yang memerlukan suara bulat dari tiga belas negara bagian untuk diratifikasi. Oleh karena itu, proses amendemen Konstitusi yang tidak terlalu ketat ditetapkan dalam Pasal V.
Dalam daftar ini memuat berbagai proposal amendemen yang diajukan untuk menjadi amendemen Konstitusi Amerika Serikat dengan berbagai hasil. Beberapa amendemen memiliki dukungan masyarakat yang luas tetapi gagal disahkan di DPR maupun Senat, tetapi ada beberapa amendemen yang tidak disahkan karena terlalu aneh atau ditolak secara keras.
Proses amendemen
Amendemen konstitusi dilakukan dengan dua langkah proses. Proposal amendemen tersebut harus disahkan dan diratifikasi agar bisa diberlakukan. Proposal amendemen dapat disahkan dan memulai proses ratifikasinya jika:
Kongres Amerika Serikat mengesahkan proposal amendemen tersebut sebanyak 2/3 suara jika DPR dan Senat menghendakinya; atau
Sebuah konvensi nasional, yang diadakan oleh Kongres untuk tujuan ini, mengenai penerapan badan legislatif di dua pertiga (saat ini 34) negara bagian.[3][4]
Proses pengesahan yang kedua jarang dilakukan. Untuk sebuah proposal berubah menjadi amendemen resmi Konstitusi Amerika Serikat, amendemen yang disahkan oleh Kongres harus diratifikasi dengan cara:
3/4 dari seluruh negara bagian (38 negara bagian untuk mengesahkan ratifikasi) harus meratifikasi amendemen yang disahkan dengan masa waktu yang ditentukan, jika ada; atau
Negara bagian yang meratifikasi konvensi di tiga perempat (saat ini 38) negara bagian, dalam jangka waktu yang ditentukan, jika ada.[4]
Keputusan mengenai metode ratifikasi mana yang akan digunakan untuk setiap amendemen merupakan keputusan Kongres sendiri, begitu pula dengan keputusan untuk menetapkan batas waktu ratifikasi.[3] Hanya Amendemen ke-21 prosedur terakhir digunakan dan diikuti. Setelah diratifikasi dengan benar, amendemen menjadi tambahan aktif terhadap Konstitusi.[4]
Abad ke-19
Amendemen Larangan Duel, diajukan pada tahun 1838 setelah anggota DPR William Graves membunuh anggota DPR lainnya, Jonathan Cilley dalam sebuah duel, bakal melarang siapapun yang terlibat dalam duel untuk memegang jabatan federal.[5]
Sebelum ia meninggal dalam perdebatan kongres yang berujung kepada Kompromi 1850, John Calhoun mengajukan proses amendemen yang memerlukan jumlah negara bagian budak dan negara bagian bebas yang setara dan melantik dua presiden (satu dari Utara dan satu dari Selatan) yang bakal diberlakukan dalam seluruh proses legislasi.[6] Amendemen yang sama juga diajukan dengan usulan menghapus posisi Presiden Amerika Serikat dan digantikan oleh 2 orang telah diajukan oleh anggota DPR dari VirginiaAlbert Jenkins pada 1860 sebelum meletusnya Perang Saudara Amerika. Jenkins merasa bahwa amendemen yang diajukan adalah satu satunya cara untuk negara bagian utara dan selatan untuk memiliki representasi yang sama saat itu.[7]
Amendemen Kristen diajukan pada pertama kali pada 1863 untuk menambah pengakuan terhadap Tuhan secara agama Kristen di Preamble Konstitusi.[8] Amendemen yang sama kembali diusulkan pada tahun 1874, 1896, dan 1910 dan gagal disahkan. Amendemen ini terakhir diajukan pada tahun 1954, tidak ada proses pemungutan suara.
Amendemen Blaine, diajukan pada tahun 1875, adalah sebuah amendemen yang melarang anggaran publik diberikan untuk tujuan keagamaan sebagai upaya melarang pemeluk agama Katolik untuk mengambil kesempatan dari anggaran tersebut.[9] Walaupun gagal disahkan, beberapa negara bagian mengadopsi proposal tersebut.[10]
Amendemen yang mengizinkan perempuan yang belum menikah dan memiliki properti untuk memilih diusulkan oleh Perwakilan William Mason. Logika yang mendasari amendemen ini adalah bahwa perempuan lajang ini tidak memiliki suami yang dapat mewakili kepentingan mereka melalui pemungutan suara. Elizabeth Cady Stanton, seorang aktivis hak pilih pada saat itu, menyatakan dalam kesaksiannya di hadapan Komite Hak Pilih Perempuan Senat AS: "Meskipun semua rekan saya percaya pada hak pilih universal, tetapi saya pikir kami harus bersedia membiarkan Anda memulai dengan perawan tua dan janda yang memiliki rumah sendiri, wajar jika kita berasumsi bahwa mereka adalah wanita yang rajin dan berakal sehat, ... wanita yang mencintai negaranya (tidak memiliki suami untuk dicintai) lebih dari diri mereka sendiri."[7][11] Walaupun gagal disahkan, proposal ini menjadi cikal bakal Amendemen ke-19 yang menetapkan hak pilih untuk seluruh perempuan dewasa terlepas dari status perkawinannya atau kepemilikan properti pada tahun 1920.
Anggota DPR Lucas M. Miller mengajukan amendemen yang mengganti nama negara Amerika Serikat menjadi "Negara Bumi Serikat" (United States of Earth)[12]
Abad ke-20
Pada tahun 1911, anggota DPR Victor Berger mengusulkan sebuah amendemen yang menghapus Senat Amerika Serikat karena kepercayaannya bahwa Senator AS adalah politikus korup dan tidak berguna kepada negara. Amendemen tersebut juga mengusulkan perlindungan DPR AS dari hak veto Presiden dan pengujian yudisial.[13] Saat itu, Senator AS dipilih dari DPRD negara bagian. 3 tahun setelah proposal yang diajukan Berger, Kongres mengesahkan Amendemen ke-17 yang menyatakan bahwa Senator AS harus dipilih langsung oleh rakyat negara bagian yang ia wakili dan amendemen tersebut dengan cepat diratifikasi oleh beberapa negara bagian.
Amendemen Ludlow adalah sebuah amendemen yang diajukan oleh anggota DPR Louis Ludlow pada 1937. Amendemen ini membatasi kemampuan pemerintah untuk melibatkan diri ke dalam perang, membutuhkan referendum untuk mengonfirmasi deklarasi perang. Saat masa pengajuannya, amendemen ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang luas pada era 1930an, di mana isolasionisme di Amerika Serikat masih sangat kuat.[15][16][17]
Amendemen Bricker yang dicetuskan oleh Senator dari OhioJohn W. Bricker pada 1951 akan memperlemah kekuatan eksekutif Presiden Amerika Serikat dalam hal pembuatan perjanjian bilateral dengan menolak perjanjian yang melanggar Konstitusi Amerika Serikat dan membatasi perjanjian eksekutif.[18] Amendemen ini ditentang oleh Presiden Dwight D. Eisenhower,[19] dan gagal memenuhi ketentuan suara 2/3 sebanyak dua kali, yang pertama sebanyak 8 suara dan kedua dengan hanya satu suara.[20]
Setelah amendemen ke-21 yang meniadakan Pelarangan disahkan, muncul beberapa gerakan untuk menghapus amendemen tersebut dan mengembalikan Amendemen Kedelapan Belas Konstitusi Amerika Serikat. Salah satu gerakan tersebut diinisiasi oleh anggota DPR Morris Shephard yang mengajukan amendemen ke-18. Ia mengajukan amendemen tersebut dari 1935 sampai 1938, kemudian mengajukan undang-undang yang bertujuan untuk menghapus alkoholisme setelah proposal amendemennya gagal disahkan.[7]
Amendemen ke-22 yang mengatur masa jabatan Presiden AS pernah diusulkan untuk dihapus dari Konstitusi. Presiden Harry S. Truman,[21]Ronald Reagan,[22]Bill Clinton,[23] dan Donald Trump[24] mendukung usulan tersebut. Upaya pertama di Kongres untuk mencabut Amendemen ke-22 dilakukan pada tahun 1956, hanya lima tahun setelah ratifikasinya. Menurut Layanan Riset Kongres, selama setengah abad berikutnya (hingga 2008) 54 resolusi bersama yang berupaya untuk mencabut batas dua periode pemilihan presiden telah diperkenalkan; tidak ada yang mendapat pertimbangan serius.[25] Upaya terbaru diluncurkan oleh anggota DPR Demokrat dari New York, José Serrano, pada tahun 2013, selama Kongres ke-113.[26]
Amendemen Bayh-Cellar adalah sebuah amendemen yang berpotensi menjadi amendemen pembubaran Kolese Elektoral Amerika Serikat. Amendemen tersebut menggantikan Kolase Elektoral dengan sistem dua putaran yang lebih mudah dilakukan seperti pemilihan presiden Prancis. Amendemen ini diusulkan di antara tahun 1969-1971 (Kongres ke-91).[27] Komisi Yudisial DPR AS memunggut suara sebanyak 28-6 untuk menyetujui amendemen tersebut[28] dan disetujui dengan dukungan bipartisan pada 18 September 1969, dengan voting sebesar 339-70.[29] Namun, pada saat amendemen ini didebatkan di Senat Amerika Serikat, proposal amendemen tersebut dengan cepat di filibuster.[30] Pada tanggal 17 September 1970, mosi untuk pembekuan, yang akan mengakhiri filibuster, menerima 54 suara berbanding 36 untuk pembekuan,[30] gagal untuk menerima suara yang diperlukan dua pertiga mayoritas senator yang memberikan suara. Proposal lainnya dibuat pada tahun 2005, 2009, dan 2016, tetapi tidak ada satupun yang disetujui oleh panitia.
Amendemen Nyawa Manusia, pertama kali diusulkan pada 1973, jika disahkan sebagai amendemen akan membatalkan keputusan pengadilan Roe v. Wade dan melarang aborsi. Sebanyak 330 proposal dengan menggunakan teks yang berbeda-beda telah diajukan dan hampir semuanya lolos dalam panitia. Satu-satunya versi yang mencapai pemungutan suara formal, Amendemen Hatch–Eagleton,[31][32] ditolak dengan 18 suara di Senat pada 28 Juni 1983.[33]Roe v. Wade dibatalkan sendiri oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat setelah kasus Dobbs v. Jackson Woman Health Organization (2022), membiarkan setiap negara bagian untuk meregulasi aborsi.
Amendemen anggaran berimbang, yang mengharuskan Kongres dan Presiden menyeimbangkan anggaran setiap tahun, telah diperkenalkan berkali-kali sejak 1930-an.[34][35] Tidak ada satu pun tindakan yang disahkan oleh kedua badan Kongres hingga tahun 1982, ketika Senat membutuhkan waktu 11 hari untuk mempertimbangkannya dan memperoleh mayoritas dua pertiga yang diperlukan.[35] Pertama dan satu-satunya kali DPR memberikan persetujuan dua pertiga untuk amendemen anggaran berimbang adalah pada tahun 1995, ketika Anggota DPR yang terpilih dalam Revolusi Republik memberikan suara mendukung Kontrak dengan Amerika. Itu juga merupakan terakhir kalinya DPR mengadakan pemungutan suara di lantai atau komite.[35]
Berbagai proposal amendemen yang mengatur masa jabatan anggota Kongres AS telah dibuat setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan masa jabatan pejabat terpilih negara bagian sebagai tindakan tidak konstitusional dalam sidang U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton pada tahun 1995.[36]
Abad ke-21
Senator Orrin Hatch (R-Utah) mengajukan Amendemen Kesempatan Setara untuk Memerintah pada Juli 2003 yang mencabut ketentuan tempat lahir warga negara Amerika Serikat dari Konstitusi sehingga memperbolehkan warga Amerika yang dinaturalisasi setidaknya setelah menetap 20 tahun di Amerika agar bisa menjadi Presiden atau Wakil Presiden Amerika Serikat. Media massa melihat amendemen ini sebagai upaya untuk mencalonkan Gubernur California Arnold Schwarzenegger (yang lahir di Austria dan dinaturalisasi pada 1983) sebagai Presiden AS sehingga media menyebutnya sebagai "Amendemen Arnold" dan "Amendemen untuk Arnold".[37][38][39]
Anggota DPR Al Green mengajukan sebuah amendemen yang melarang Presiden Amerika Serikat untuk memberikan pengampunan terhadap diri mereka sendiri.[42]
Anggota DPR Cedric Richmond mengusulkan sebuah amendemen yang mencabut klausul pengecualian pidana dari Amendemen Ketigabelas, yang melarang kerja paksa digunakan sebagai hukuman.
Anggota DPR Tom Marino mengajukan amendemen yang akan mengganti Pasal 1 Ayat 2 Konstitusi Amerika Serikat yang memperpanjang masa jabatan anggota DPR dari 2 menjadi 4 tahun (dengan pemilihan legislatif dilakukan pada tahun non pemilihan presiden).
Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur jumlah maksimal Hakim Agung Amerika Serikat di Mahkamah Agung Amerika Serikat, maka muncul gerakan untuk mengamendemen konstitusi untuk mengatur jumlah hakim dengan berbagai proposal yang mengacu ke penambahan jumlah hakim. Sebagai respon dari gerakan tersebut, anggota DPR Partai Demokrat Collin Peterson dan Partai Republik Denver Riggelman mengajukan proposal amendemen yang menetapkan jumlah Hakim Agung sebagai 9 orang maksimal.[43] Proposal ini didukung oleh beberapa Senator AS dari Partai Republik, terutama dari Ted Cruz dan Thom Tillis yang kemudian mengajukan sebuah amendemen yang sama seminggu setelah proposal tersebut diajukan, dengan tujuan yang berbeda dari yang dicanangkan oleh Peterson dan Riggelman.[44]
123"Constitutional Amendment Process". Washington, D.C.: U.S. National Archives and Records Administration. 2016-08-15. Diakses tanggal February 22, 2019.
↑Robert C., Cottrell. Roger Nash Baldwin and the American Civil Liberties Union. hlm.236.
↑Chatfield, Charles (May 1969). "Pacifists and Their Publics: The Politics of a Peace Movement". Midwest Journal of Political Science. 13 (2): 298–312. doi:10.2307/2110180. JSTOR2110180.
↑Lemelin, Bernard Lemelin (Winter 1999). "Opposition to the 22nd Amendment: The National Committee Against Limiting the Presidency and its Activities, 1949–1951". Canadian Review of American Studies. 29 (3). University of Toronto Press on behalf of the Canadian Association for American Studies with the support of Carleton University: 133–148. doi:10.3138/CRAS-029-03-06. S2CID159908265.
↑Reagan, Ronald (January 18, 1989). "President Reagan Says He Will Fight to Repeal 22nd Amendment". NBC Nightly News (Interview). Diwawancarai oleh Tom Brokaw. New York: NBC. Retrieved June 14, 2015.
↑Granberg, Donald (June 1985). "The United States Senate Votes to Uphold Roe versus Wade". Population Research and Policy Review. 4 (2). Springer: 115–131. doi:10.1007/BF00127547. JSTOR40229744. S2CID144062929.
↑James V. Saturno, "A Balanced Budget Amendment Constitutional Amendment: Procedural Issues and Legislative History", Congressional Research Service Report for Congress No. 98-671, August 5, 1998.
↑Cosgrove-Mather, Bootie (24 October 2003). "The 'Arnold Amendment'". CBS News. Diarsipkan dari asli tanggal 23 October 2017. Diakses tanggal 23 October 2017.