Blokade ini memicu krisis kemanusiaan di wilayah Nagorno-Karabakh yang dihuni oleh sekitar 150.000 orang, sebagian besar adalah etnis Armenia. Mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, blokade ini juga mempersulit proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik.
Beberapa negara dan organisasi internasional mengutuk tindakan blokade ini. PBB, Uni Eropa, dan negara-negara seperti Prancis dan Rusia telah menyerukan agar blokade segera dihapuskan untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh penduduk.
Catatan
↑Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov telah menetapkan syarat untuk mencabut blokade.[5]