Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah BPSD–KPKM
Gambaran umum
Didirikan	7 April 2000
Dasar hukum	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2000[1]
Dibubarkan	13 September 2001[2]
Nomenklatur sebelumnya	Kantor Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
Nomenklatur pengganti	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Bidang tugas	sumber daya koperasi pengusaha kecil menengah
Kepala
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sunting kotak info • L • B

Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (disingkat BPSD–KPKM) adalah bekas lembaga pemerintah non-departemen. BPSD-KPKM mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah.^[1]

Lembaga ini dibentuk pada 23 November 2000 oleh Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 2000.^[1]

Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Keppres Nomor 51 Tahun 2000, BPSD–KPKM mempunyai tugas sebagai berikut:^[1]

• menetapkan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya kopersi dan pengusaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden
• melakukan pengembangan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah
• melakukan pengembangan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan koperasi dan pengusaha kecil menengah
• mengembangkan permodalan dan investasi dalam usaha koperasi dan kecil menengah
• mengelola sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah bagi terlaksananya tugas BPSD-KPKM secara berdaya guna dan berhasil guna.

Struktur organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Keprres Nomor 51 Tahun 2000, BPSD-KPKM terdiri dari:^[1]

• Kepala: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Wakil Kepala
• Deputi
  • Deputi Bidang Pengembangan Usaha
  • Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran serta Masyarakat
  • Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi.

Pembubaran

Lembaga ini dibubarkan pada 13 September 2001 oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001.^[2]

Referensi