Asosiasi Pertukaran Jepang–Taiwan (日本台湾交流協会code: ja is deprecated , Nihon Taiwan Kōryū Kyōkai) (Hanzi:日本台灣交流協會; Pinyin:Rìběn Táiwān Jiāoliú Xiéhuì; Pe̍h-ōe-jī:Ji̍t-pún Tâi-oân Kau-liû Hia̍p-hōe), sebelumnya dikenal sebagai Asosiasi Pertukaran, adalah sebuah organisasi yang mewakili kepentingan-kepentinganJepang di Taiwan. Namanya yang digunakan saat ini mulai diterapkan pada tahun 2017.[2]
Mitranya di Jepang adalah Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Jepang, sebelumnya bernama kantor Asosiasi Hubungan Asia Timur (1972-1992).
Asosiasi ini memiliki kantor di Tokyo, Taipei, dan Kaohsiung.
Kantor di Taipei, yang terletak di 28 Ching Cheng Street, berfungsi sebagai kedutaan de facto di Taiwan dan merupakan kantor Pusat Kebudayaan Jepang. Dengan demikian kantor di Kaohsiung berfungsi sebagai sebuah konsulat jenderal de facto.[3]
Kantor pusat asosiasi di Tokyo berfungsi untuk menghubungkan Kementerian Luar Negeri Jepang dengar kantor Taipei.
Saat ini kepala kantor Asosiasi Pertukaran Jepang–Taiwan di Taipei dijabat oleh Mikio Numata, yang pernah menjabat sebagai Konsul Jenderal Jepang di Hong Kong dan Wakil Konsul Jenderal Jepang di New York, Direktur Kantor Konsuler Kementerian Luar Negeri Jepang, serta Duta Besar Jepang untuk Myanmar.
Pengaturan di mana Jepang mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan dikenal sebagai "formula Jepang".[6] Cara ini digunakan oleh negara-negara lainnya, terutama Amerika Serikat pada tahun 1979.[3]
Menyusul penggantian nama asosiasi ini pada tahun 2017, Kementerian Luar NegeriRepublik Rakyat Tiongkok menyatakan penentangannya terhadap nama baru, mendesak Jepang untuk "menahan diri dari mengirim sinyal salah ke Taiwan dan komunitas internasional, sehingga menyebabkan masalah baru pada hubungan Tiongkok dengan Jepang".[7] Sementara menurut pejabat asosiasi di Jepang, keputusan untuk mengubah nama itu diambil sebagai upaya meningkatkan pengakuan Jepang terhadap Taiwan.[8]
↑"Tokyo High Court, June 12, 1980". The Japanese Annual of International Law [No. 25]. 1982. Diakses tanggal 2012-04-11. (5) . . . . it must be construed that the Treaty of Peace between Japan and the Republic of China should lose its significance of existence and come to an end through the normalization of diplomatic relation between Japan and the People's Republic of China based on the Joint Communique.
