Sengketa Lahan Koperasi Merah Putih: DPRD Sulut Siap Keluarkan Rekomendasi Penggunaan Aset Pemerintah

Sengketa lahan Koperasi Merah Putih masih menjadi perhatian serius DPRD Sulut. Pasalnya, pendemo dari Mapalus Pragib mengeluhkan masalah ini saat melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sulut, Kamis (25/6/2026). Mereka mendesak DPRD untuk membantu mencari solusi terkait penggunaan aset pemerintah sebagai lahan Koperasi Merah Putih. “Ini akan kami bahas,” kata Amir, salah satu anggota DPRD Sulut, kepada Tribun Manado di Kantor DPRD Sulut, Kamis siang.

Fokus pada Penggunaan Aset Pemerintah

Amir menilai bahwa penggunaan aset pemerintah sebagai lahan Koperasi Merah Putih merupakan opsi yang bisa dipertimbangkan. Menurutnya, DPRD Sulut siap memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menggunakan aset pemerintah sebagai solusi atas sengketa lahan ini. Selain aset pemerintah, Amir juga menyebutkan bahwa koperasi di desa, BUMDes, atau lahan tidur juga bisa menjadi alternatif. “Bisa saja digunakan aset pemerintah, koperasi di desa, BUMDes, atau lahan tidur,” ujarnya.

Menuju Jalan Keluar yang Adil

Amir menuturkan bahwa DPRD Sulut menerima aspirasi pendemo yang ingin MBG (Masyarakat Berdaya Guna) dilanjutkan. Menurutnya, MBG pantas dilanjutkan karena manfaatnya yang signifikan serta merupakan janji kampanye Prabowo. “Memang benar ada yang harus diperbaiki, tapi MBG tak bisa dihilangkan,” katanya. Ia juga mendesak pemerintah untuk membersihkan MBG dari korupsi.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keputusan DPRD Sulut untuk mempertimbangkan penggunaan aset pemerintah sebagai lahan Koperasi Merah Putih memiliki dampak signifikan ke depan. Jika rekomendasi ini diterima, maka sengketa lahan yang telah berlangsung lama ini berpotensi menemukan titik terang. Selain itu, hal ini juga menunjukkan komitmen DPRD Sulut dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak terkait.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah ada komitmen dari DPRD Sulut untuk membahas dan mencari solusi, namun jalan panjang masih harus ditempuh. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antara DPRD Sulut, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, diharapkan sengketa lahan Koperasi Merah Putih dapat diselesaikan dengan adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sulut.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://manado.tribunnews.com/sulawesi-utara/1881791/sulit-lahan-untuk-koperasi-merah-putih-dprd-sulut-siap-keluarkan-rekom-pakai-aset-pemerintah, without altering the facts of the original article.