Proyek Normalisasi Ciliwung: Pramono Anung Siapkan Posko Anticalo Tanah

Proyek Normalisasi Ciliwung: Langkah Konkret Pramono Anung

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung terus dikebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menyiapkan posko pengaduan di lokasi pembebasan lahan untuk memangkas praktik perantara atau calo yang kerap muncul dalam proses pembebasan lahan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa posko ini memungkinkan warga terdampak untuk mengurus seluruh administrasi secara langsung tanpa harus menggunakan jasa pihak ketiga. Pramono Anung menjelaskan bahwa selama ini masih ada pihak yang berperan sebagai penghubung dalam proses pembebasan lahan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka layanan langsung di lokasi agar warga mendapat pendampingan tanpa melalui perantara. “Kami sudah menemukan pola yang kami standarkan. Di lokasi ini selalu tersedia posko pengaduan sehingga masyarakat yang administrasinya masih kurang dapat datang langsung tanpa harus melalui perantara,” kata Pramono di Cawang, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).

Apa yang Terjadi dalam Proses Pembebasan Lahan?

Proses pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung telah memasuki tahap yang krusial. Sejumlah warga terdampak telah mulai mengurus administrasi mereka di posko pengaduan yang disediakan. Pramono Anung menyatakan bahwa proses appraisal akan tetap dilakukan hingga diperoleh nilai ganti rugi yang disepakati. “Kalau masih ada yang belum sepakat, tidak apa-apa. Contohnya tadi ada seorang ibu yang sudah tinggal lebih dari 50 tahun di lokasi tersebut dan saat ini masih dalam proses appraisal karena belum ada kesepakatan harga,” kata Pramono.

Mengapa Proyek Ini Penting dan Apa Dampaknya?

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini penting karena bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta. Dengan normalisasi sungai, diharapkan aliran air dapat lebih lancar dan mengurangi potensi banjir. Selain itu, proyek ini juga berdampak pada kehidupan warga terdampak yang harus direlokasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk membuat proses pembebasan lahan berjalan lebih transparan dan kondusif. “Mudah-mudahan pola seperti ini bisa diterapkan di seluruh Jakarta untuk menghilangkan praktik middleman atau perantara,” tandas Pramono.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus berupaya untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan dan relokasi warga terdampak. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga, diharapkan proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Pramono Anung menyatakan bahwa hasil appraisal pada bidang-bidang lahan di sekitar lokasi dapat menjadi acuan dalam menentukan nilai ganti rugi sehingga prosesnya berlangsung lebih objektif.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/news/read/8243477/proyek-normalisasi-ciliwung-pramono-siapkan-posko-anticalo-tanah, without altering the facts of the original article.